EmitenNews.com - Segera audit penggunaan anggaran Majelis Rakyat Papua (MRP) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit menyeluruh penggunaan anggaran MRP di enam provinsi di Tanah Papua.

Dalam keterangannya yang dikutip Senin (23/3/2026), Paul Finsen Mayor mengatakan, jika hasil audit menemukan adanya kerugian negara atau penyalahgunaan anggaran, proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap pimpinan MRP.

Besaran anggaran yang digunakan untuk gaji dan tunjangan anggota MRP di enam provinsi diperkirakan mencapai sekitar Rp181,44 miliar per tahun. Itu belum termasuk berbagai belanja operasional sekretariat, seperti perjalanan dinas, kendaraan operasional, serta kegiatan lainnya.

“Jika dihitung sejak 2022 hingga sekarang, total anggaran yang digelontorkan diperkirakan sudah mencapai triliunan rupiah,” ujarnya.

Audit perlu dilakukan terhadap kinerja dan penggunaan anggaran MRP, baik pada periode saat ini maupun periode sebelumnya. Sasarannya, memastikan dana otonomi khusus Papua digunakan sesuai peruntukannya.

DPD RI, juga meminta agar hasil audit tersebut dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat untuk menjaga akuntabilitas lembaga sekaligus menjawab berbagai pertanyaan publik terkait pemanfaatan anggaran.

Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran atau kerugian negara, proses hukum harus segera dilakukan, disertai pergantian pimpinan melalui mekanisme PAW.

Satu hal, keberadaan MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua perlu dievaluasi karena berbagai persoalan mendasar masyarakat adat dinilai belum terselesaikan. Di antaranya, hak atas tanah adat, pelanggaran HAM, konflik sosial, serta dampak pembangunan di wilayah Papua.

Dana otonomi khusus yang dialokasikan untuk kesejahteraan orang asli Papua seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Untuk itu, Paul juga mendorong BPK RI agar segera merilis hasil audit tersebut dalam waktu dekat guna mencegah polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. Jika tidak, ia mengancam bakal menggelar aksi di depan BPK RI di Jakarta.