EmitenNews.com - Beban keuangan negara bakal makin berat saja. Pemerintah menanggung utang program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) totalnya Rp240 triliun. Pemerintah merancang pembiayaan Kopdes Merah Putih tersebut dengan tenor pinjaman selama enam tahun. Dengan skema itu, APBN diproyeksikan menanggung pembayaran pokok sekitar Rp40 triliun setiap tahun, di luar bunga pinjaman.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan hal tersebut dalam keterangannya yang dikutip Jumat (7/8/2026).

“Kita bayar utangnya Rp240 triliun, kreditnya kira-kira setiap tahun di-stretch ke 6 tahun kan. Jadi setiap tahun itu angsuran pokoknya Rp40 triliunan, tambah bunga sedikit,” kata Menkeu Purbaya.

Jadi, pemerintah telah menyiapkan skema pembayaran utang Kopdes/KDMP secara bertahap. Angsuran pertama dipastikan mulai dibayarkan pada September 2026.

Nilai utang kredit senilai Rp240 triliun itu, berasal dari penyaluran modal awal kepada sekitar 80.000 unit Koperasi Desa. Masing-masing koperasi memperoleh plafon pinjaman sebesar Rp3 miliar.

Bagusnya, meski membutuhkan anggaran yang besar, Purbaya meyakini program tersebut akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Menurut mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan itu, keuntungan koperasi nantinya akan dibagikan kepada warga melalui Sisa Hasil Usaha (SHU), sedangkan aset koperasi akan menjadi milik desa. Jadi, kata dia, desa tidak akan rugi.

"Nantinya, masyarakatnya, kalau koperasinya maju, bisa makmur tuh. Ini kan effort baru, nggak dalam satu hari selesai. Kita akan lihat seperti apa ke depan. Tapi yang jelas saya pastikan cicilan pertama pemerintah di bulan September tidak akan molor,” ucap Purbaya memastikan.

Kemudian, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Mulai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bank-bank anggota Himbara, hingga BPI Danantara. ***