EmitenNews.com - Keputusan pemerintahan Presiden Donald Trump memberlakukan tarif dagang resiprokal (timbal balik) ke Indonesia sebesar 32 persen berlaku mulai 1 Agustus 2025 mengundang respon kalangan parlemen.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengakui kebijakan Trump memberlakukan tarif hingga 32% untuk barang impor dari sejumlah negara termasuk Indonesia akan memberikan dampak yang signifikan. "Setidaknya barang ekspor unggulan Indonesia ke AS akan menjadi lebih mahal," katanya di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta (8/7/2025).

Menurut Anggota Fraksi PKS ini jika dilihat dari perspektif Indonesia, neraca perdagangan dengan Amerika Serikat menunjukkan surplus, bukan defisit. Surplus terjadi ketika nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor.

"Berdasarkan data BPS ekspor Indonesia ke AS pada 2024 mencapai sekitar 28,1 miliar dolar AS. Sementara itu impor Indonesia dari AS ke Indonesia pada 2024 diperkirakan sekitar 10,2 miliar dolar AS (berdasarkan data USTR dan laporan perdagangan bilateral). Jadi, surplus Indonesia dengan AS adalah kurang lebih 17,9 miliar dolar AS untuk tahun 2024," ungkapnya.

"Sebaliknya, dari perspektif AS, ini tercatat sebagai defisit perdagangan sebesar 17,9 miliar dolar AS dengan Indonesia, karena impor AS dari Indonesia lebih banyak dibandingkan ekspor ke negara yang sama," lanjut Anis.

Anggota Badan Anggaran DPR RI ini menyebut persentase perdagangan dengan AS terhadap total perdagangan Indonesia adalah sekitar 8,1 persen. "Namun kenaikan tarif impor terbaru sebanyak 32 persen tentunya berpotensi menurunkan volume dan nilai perdagangan," paparnya.

Meskipun demikian, Anis mengungkapkan bahwa terdapat beberapa dampak positif, bagi perekonomian dalam negeri, yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. "Pertama, dengan adanya peningkatan tarif masuk ke AS, dapat mendorong pelaku usaha untuk mendiversifikasi pasar ekspor baru, dan dalam rangka meningkatkan market value. Indonesia dapat menyasar pasar-pasar baru seperti Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika," katanya.

Anis menyebut langkah ini juga dalam rangka mengurangi ketergantungan ekspor ke AS. Dengan kualitas yang baik, produk-produk Indonesia tidak mengalami banyak kesulitan standarisasi ke daerah pasar baru nantinya.

Dampak positif lainnya menurut Anggota DPR RI asal Jakarta ini meyakini peluang ini memungkinkan adanya negosiasi dagang baru bagi kerja sama ekonomi, regional atau non-regional. Kebijakan reciprocal tariffs, dapat memicu perundingan dagang bilateral baru. Sehingga terbuka peluang untuk melahirkan kesepakatan baru. "Pemerintah perlu menyikapi kondisi ini, dengan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia," pungkasnya.(*)