EmitenNews.com - Dalam menyikapi fluktuasi bahan baku plastik yang turut berimbas pada keterlambatan proses lelang kemasan beras Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah memberikan fleksibilitas kebijakan. Stok kemasan tahun 2023 sampai 2025 dapat dipergunakan untuk kemasan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2026.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan langkah ini perlu dilakukan agar penyaluran beras SPHP tidak mengalami kendala. Pemerintah perlu membuka ruang untuk fleksibilitas kebijakan penggunaan kemasan yang berasal dari stok sebelum tahun 2026 sebagaimana usulan dari Perum Bulog.

Kendati demikian, Bapanas meminta Bulog untuk mengkondisikan informasi yang tertera pada kemasan stok sebelum tahun 2026 tersebut agar sesuai dengan kondisi saat ini. Informasi penting yang perlu diperhatikan kesesuaiannya antara lain Harga Eceran Tertinggi (HET), tanggal kedaluwarsa, dan informasi penting lainnya.

"Mencermati kondisi saat ini, terutama terkait kelangkaan bahan baku plastik untuk kemasan, perlu membuka ruang untuk fleksibilitas terhadap penggunaan kemasan lama beras SPHP. Langkah ini penting dilakukan untuk percepatan distribusi," kata Ketut dikutip dari warkatnya ke Direksi Bulog yang terbit di Jakarta (23/4/2026).

"Penggunaan kemasan lama beras SPHP sebelum tahun 2026 diperbolehkan sepanjang informasi seperti kelas mutu beras, nama dagang, informasi HET, dan informasi penting lainnya yang diberikan pada kemasan sesuai dengan produk yang terdapat di dalam kemasan tersebut," tambah Deputi Bapanas Ketut.

Bapanas menekankan tidak boleh terjadi misinformasi di masyarakat dengan adanya penggunaan kemasan stok sebelum 2026 ini. Penyesuaian dengan menempelkan stiker pembaruan informasi harus dilakukan dengan ketentuan tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, dan terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca serta ditulis, dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas.

Deputi Bapanas Ketut juga mendorong Bulog untuk dapat melakukan pemberitahuan secara masif kepada seluruh pihak yang terlibat terkait penggunaan kemasan stok 2023-2025 untuk penyaluran beras SPHP tahun 2026. Rencananya kemasan stok 2023-2025 yang akan dipergunakan kembali sebanyak 12,3 juta lembar.

Bapanas juga akan mendukung dengan menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah dan Satuan Tugas Pangan Polri terkait rencana penggunaan kemasan beras SPHP stok 2023-2025. Ini penting agar percepatan penyaluran beras SPHP ke masyarakat dapat semakin meningkat.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memastikan harga beras SPHP saat ini tidak ada kenaikan. Di sisi lain, pelaku usaha perberasan swasta mengaku mulai merasakan imbas fluktuasi bahan baku plastik. Informasi yang dihimpun Bapanas harga beras dapat terdampak sekitar Rp 300 per kilogram (kg) jika harga plastik semakin bergejolak.

Adapun urgensi realisasi program beras SPHP turut dijelaskan oleh Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian. SPHP beras merupakan intervensi penyeimbang harga beras di pasaran, sehingga ketersediaannya harus dijaga bagi masyarakat.