EmitenNews.com - Begini langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyikapi kenaikan harga BBM subsidi. Pemprov mengucurkan dana subsidi sebesar Rp62,1 miliar untuk Transjakarta sebagai public service obligation (PSO). PSO senilai Rp4,255 miliar juga diberikan untuk angkutan umum laut. Subsidi tambahan ini diberikan untuk mengatasi inflasi, dan kenaikan harga bahan pokok akibat kenaikan harga BBM subsidi.


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria memutuskan kebijakan itu dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya. Rapat diselenggarakan di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (9/9/2022).


Dalam keterangannya yang dikutip Minggu (11/9/2022), Anies Baswedan menjelaskan perkembangan dan gejolak ekonomi dunia telah menyebabkan keluarnya kebijakan penyesuaian harga BBM di Indonesia. Sebagai antisipasi, Anies menyebut Pemprov DKI mengeluarkan rekomendasi sebagai upaya pengendaliannya.


"Dampak dari kenaikan BBM subsidi tersebut akan diserap oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mengucurkan Rp 62,1 miliar sebagai tambahan PSO untuk Transjakarta dan Rp 4,255 miliar untuk angkutan laut. Harapannya akan membuat pengguna angkutan umum tidak merasakan dampak kenaikan BBM," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.


Anies Baswedan memastikan pemberian subsidi tambahan itu, segera dijalankan. Dengan penambahan subsidi, dia mengklaim tidak akan ada perubahan tarif angkutan TransJakarta maupun angkutan laut.


"Jadi publik yang naik bus TransJakarta (TJ) tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan 62,1 untuk TJ dan 4,2 untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan (tarif)," jelas Anies.


Pemprov DKI Jakarta guna meningkatkan penggunaan transportasi umum. Pasalnya, tarif transportasi umum terintegrasi milik Pemprov DKI dipastikan tak terdampak kenaikan BBM. Untuk itu, Anies mengajak masyarakat beralih ke ke kendaraan umum karena lebih murah, selain itu, jangkauannya sudah 92 persen wilayah Jakarta.


Anies juga memerintahkan jajarannya agar memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik.


“Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan. Berkaca pada pengalaman saat pandemi dimana kita bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial,” kata Anies Baswedan. ***