EmitenNews.com - Sengketa pengelolaan Hotel Sultan bermuara ke Mahkamah Agung. PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo, sebagai pengelola hotel di Blok 15 Gelora Bung Karno Jakarta itu, dipastikan kasasi ke MA. Upaya hukum itu diajukan setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara membatalkan putusan sebelumnya, dalam perkara yang diajukan PT Indobuildco atas Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno.

Data yang ada menunjukkan putusan yang terbit pada Kamis (26/2/2026) itu, bernomor 13/B/2026/PT.TUN.JKT. Hal ini memperkuat dasar hukum pemerintah dalam proses penyelamatan dan penataan aset negara di Blok 15 GBK tersebut.

Kepada pers, Kamis (5/3/2026), Kuasa hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, memastikan kliennya tak tinggal diam menghadapi putusan tersebut. Intinya, Indobuilco, Pontjo Sutowo mengajukan kasasi ke MA.

Indobuilco memutuskan kasasi setelah PT TUN mengeluarkan putusan Nomor 13/B/2026/PT.TUN.JKT yang membatalkan amar putusan tingkat pertama. 

Putusan PT.TUN tersebut sekaligus memperkuat posisi pemerintah dalam proses penataan Blok 15 kawasan GBK, termasuk Hotel Sultan yang selama ini dikelola PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo. Sengketa pun berlanjut ke tingkat kasasi.

Seperti diketahui PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT Indobuildco terhadap Menteri Sekretaris Negara terkait lahan Hotel Sultan. Namun di tingkat banding, pengadilan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, sekaligus menegaskan bahwa persoalan somasi pembayaran royalti dan pengosongan lahan merupakan ranah perdata, bukan kewenangan PTUN.

Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan bahwa putusan ini memperkuat kejelasan hukum yang sebelumnya. "PPKGBK berkewajiban memastikan aset negara dikelola sesuai peraturan perundang-undangan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik."

Perkuat dasar hukum pemerintah dalam proses penyelamatan dan penataan aset negara di Blok 15 GBK tersebut

Data yang ada menunjukkan putusan yang terbit pada Kamis (26/2/2026) itu, bernomor 13/B/2026/PT.TUN.JKT. Hal ini memperkuat dasar hukum pemerintah dalam proses penyelamatan dan penataan aset negara di Blok 15 GBK tersebut.

"Putusan banding ini membatalkan putusan tingkat pertama dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, tidak terdapat lagi dasar administratif yang dapat digunakan untuk mempersoalkan proses yang telah memiliki landasan hukum kuat sebelumnya," kata Kuasa Hukum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK), Kharis Sucipto, dikutip dari keterangan resmi, Senin (2/3/2026).

Sebelumnya, ada dua proses hukum terkait sengketa ini. Selain PTUN, ada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan agar Indobuildco mengosongkan seluruh kawasan hotel sultan dan membayar royalti kepada negara senilai USD45,36 juta.

Lainnya, PT TUN Jakarta mengabulkan gugatan PT Indobuildco dalam hal ini diwakili Pontjo Sutowo terhadap Menteri Sekretaris Negara terkait lahan Hotel Sultan. Dari putusan itu PTUN membatalkan dokumen Sekretariat Negara yang selama ini menjadi dasar gugatan GBK terhadap Indobuildco.

Dari putusan terbaru itu PT TUN menerima argumentasi pemerintah bahwa somasi terkait kewajiban pembayaran royalti dan pengosongan lahan adalah ranah keperdataan bukan kewenangan PT TUN.

Terkait dengan isu uang jaminan dalam pelaksanaan eksekusi, Kharis menegaskan bahwa tidak terdapat kewajiban hukum bagi PPKGBK menyetor uang jaminan.

Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan bahwa putusan ini memperkuat kejelasan hukum yang sebelumnya.

"PPKGBK berkewajiban memastikan aset negara dikelola sesuai peraturan perundang-undangan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik," kata Rakhmadi Afif Kusumo. ***