EmitenNews.com - Pemerintah mulai mematangkan skema harga dan insentif untuk mempercepat implementasi program pencampuran bioetanol ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin. Langkah ini diambil guna mendorong pemanfaatan energi terbarukan sekaligus menjaga daya saing harga di tingkat konsumen.

Penyusunan formulasi harga dan insentif ditujukan agar pengembangan bioetanol dapat berjalan berkelanjutan tanpa membebani sektor industri maupun merugikan petani sebagai penyedia bahan baku. Pola pendanaannya tidak akan sepenuhnya mengikuti skema biodiesel yang didukung melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah sedang mencari mekanisme yang tepat. "Formula harga dan insentif sedang kami siapkan sehingga implementasi bioetanol dapat berjalan efektif dan tetap kompetitif," ujar Bahlil seperti dikutip dari Listrik Indonesia.

Bahlil mengungkapkan harga molase atau tetes tebu saat ini berada di kisaran Rp1.000 per kilogram, sedangkan harga bioetanol mencapai sekitar Rp11.000 per liter. Karena harga bensin nonsubsidi masih berada di atas bioetanol, penggunaan bioetanol dinilai memiliki ruang untuk bersaing. Namun, tantangan muncul jika harga minyak dunia anjlok hingga bensin turun ke Rp9.000-Rp10.000 per liter.

"Nah, ini yang kita akan membuat satu formulasi yang baik untuk kepentingan industri, petani, dan negara," kata Bahlil terkait potensi timbulnya disparitas harga tersebut.

Perbedaan mendasar antara bioetanol dan biodiesel terletak pada bahan baku. Biodiesel menggunakan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dari minyak sawit untuk campuran solar. Sementara itu, bioetanol memanfaatkan fermentasi tebu, singkong, atau jagung untuk campuran bensin guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Pemerintah menargetkan penerapan kewajiban campuran etanol 10% atau E10 mulai 2027 dan akan ditingkatkan bertahap menjadi E20. Strategi ini mengadopsi keberhasilan program mandatory biodiesel berbasis sawit yang berjalan secara bertahap dari B10 hingga B50.

Penerapan skema insentif dan penetapan harga bioetanol ini menjadi sangat krusial bagi perekonomian Indonesia. Selain dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan menekan beban impor BBM jenis bensin, keterlibatan komoditas tebu hingga singkong akan membuka peluang nilai tambah besar bagi sektor pertanian domestik.(*)