Bangun RS Internasional Bali, Presiden Harap WNI Tidak Lagi Berobat ke Luar Negeri
:
0
EmitenNews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Rumah Sakit (RS) Internasional Bali, Senin (27/12/2021). Dengan adanya rumah sakit yang dibangun di Kawasan Wisata Sanur, Kota Denpasar, Provinsi Bali tersebut, Presiden Jokowi berharap warga negara Indonesia (WNI) tak akan lagi berobat ke luar negeri. Pemerintah ingin membangun RS sejenis di berbagai daerah potensial lain di Tanah Air.
"Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan memulai pembangunan Rumah Sakit Bali International Hospital yang ini nantinya akan bekerja sama dengan Mayo Clinic dari Amerika. Kita harapkan nanti Sanur ini menjadi KEK kesehatan dan kita harapkan tidak ada lagi, kalau ini jadi, tidak ada lagi rakyat kita, masyarakat kita yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," ujar Presiden Jokowi.
Hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Lainnya, ada juga Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN II Pahala Mansury, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya.
Menurut Presiden Jokowi, setiap tahun ada kurang lebih dua juta masyarakat Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sejumlah negara tujuannya antara lain Singapura, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, dan tempat-tempat lainnya. "Kita kehilangan Rp97 triliun karena itu."
Related News
Transformasi SDM Unggul, Bank BSN Sabet Human Capital Awards 2026
Karhutla di Tanah Air, Polri Tetapkan 265 Tersangka, 20 dari Korporasi
Silmy Karim Didakwa Peras Penjamin WNA Rp168,92M, JPU Bongkar Modusnya
Kata Pandu Sjahrir Soal Polemik Supra Sekuritas
Kasus Suap HGB Summarecon Agung, MAKI Desak KPK Jemput Paksa Nusron
KPK Usul Aset Pejabat yang tidak Dilaporkan ke LHKPN Bisa Disita





