EmitenNews.com - Penerapan bea keluar pada tahun 2026 bermakna strategis. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan langkah pemerintah untuk menerapkan bea keluar batu bara itu, untuk menutup kerugian negara terkait penerapan kebijakan perpajakan tentang komoditas tersebut dalam Undang Undang Cipta Kerja.

Dalam keterangannya yang dikutip Rabu (19/12/2025), Menkeu Purbaya menyebutkan, saat pemerintah menerapkan Undang Undang Cipta Kerja banyak industri batu bara yang mengajukan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) ke pemerintah. Dalam satu tahun pemerintah harus membayar restitusi PPN hingga Rp25 triliun ke pelaku usaha batu bara.

“Industri batu bara cukup canggih, sehingga mereka bisa melobi pemerintah pada waktu itu melalui undang-undang dan DPR sehingga hal ini bisa lolos. Mungkin waktu itu pemerintah kurang bisa berhitung. Jadi kita dirugikan sebesar itu,” urai Menkeu Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Senin (8/12/2025).

Dalam Undang Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa ada perubahan status batu bara dari nonbarang kena pajak menjadi barang kena pajak. Dengan adanya UU Ciptaker itu, pengusaha batu bara bisa mengajukan restitusi pajak, yang akhirnya merugikan negara.

Bila pengenaan bea keluar bisa dijalankan pada tahun 2026 maka pemerintah bisa mengurangi beban fiskal dari pembayaran restitusi sebesar Rp25 triliun per tahun.

Tarif bea keluar batu bara ditargetkan dalam kisaran 1 sampai 5%. Pengenaan tarif ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Mengingat sebelumnya negara sudah dirugikan oleh industri batu bara.

“Kalau dihitung dengan costnya segala macam, net income kita dari industri batu bara bukannya positif, dengan pajak segala macam malah jadi negatif. Undang-Undang Cipta Kerja itu seperti pemerintah memberikan subsidi ke industri yang sudah untungnya banyak,” tegas Purbaya.

Lonjakan restitusi terjadi selain karena restitusi, juga fluktuasi harga komoditas

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan mengungkapkan, lonjakan restitusi terjadi karena adanya fluktuasi harga komoditas di pasar dunia perubahan sikap dari wajib pajak.

Pada Oktober 2025 restitusi pajak mencapai Rp340,5 triliun. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi pertumbuhan 36,4%, sebab saat itu restitusi hanya mencapai Rp249,59 triliun.