EmitenNews.com - Sampai Oktober 2025, pencairan belanja bantuan sosial atau bansos telah mencapai Rp147,2 triliun, atau setara 98,6% dari perkiraan pencairan sampai akhir tahun ini. Nilai realisasi pencairan belanja bansos itu naik 11,1% dari realisasi 10 bulan pada tahun lalu yang sebesar Rp122 triliun.

Dalam konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Kamis (20/11/2025), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara makin kencangnya belanja bansos itu diklaim telah membantu konsumsi masyarakat.

Realisasi penyaluran bansos itu di antaranya melalui Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp 38,6 triliun untuk 96,8 juta peserta.

Kemudian, kartu sembako Rp 54,1 triliun untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Ada juga dalam bentuk program keluarga harapan atau PKH Rp 27,5 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat.

Lainnya, cair dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah senilai Rp15 triliun untuk 1,1 juta mahasiswa dan Program Indonesia Pintar atau PIP Rp8,5 triliun untuk 11,5 juta siswa.

Menteri Sosial membuka saluran pelaporan bagi masyarakat soal bansos

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf membuka saluran pelaporan bagi masyarakat untuk mengusulkan penerima bantuan sosial atau bansos dari pemerintah maupun menyanggah penerima yang tak layak mendapatkannya.

Jadi, pengusulan dan penyanggahan penerima bansos kini tak lagi harus menunggu proses panjang atau lewat kedatangan petugas pendataan, karena sudah dapat melalui layanan Command Center 021-171.

Pembukaan layanan saluran usul dan sanggah itu menjadi bagian dari inovasi penyaluran bansos yang semakin tepat sasaran seiring sudah adanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Kami menyediakan hotline atau Command Center 021-171, beroperasi 24 jam. Insya Allah kalau data-datanya masuk akan diteruskan untuk diverifikasi. Kita terbuka dan membuka diri atas koreksi usul dari setiap lapisan masyarakat," kata Gus Ipul dikutip dari siaran pers, Kamis (13/11/2025).