EmitenNews.com - Pemerintah daerah berperan penting dalam implementasi transformasi digital di daerah. Sejauh ini penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah terus bertambah. Bank Indonesia (BI) mencatat Kartu Kredit Indonesia segmen Pemerintah telah digunakan oleh 267 pemerintah daerah dengan total transaksi mencapai Rp665 miliar sejak diluncurkan pada 2022.

KKI merupakan instrumen pembayaran bagi unit kerja pemerintahan untuk melakukan transaksi belanja barang atau jasa dengan sumber dana berasal dari anggaran negara (APBN/APBD).

Dalam keterangannya Kamis (5/3/2026), Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa KKI salah satu inovasi sistem pembayaran yang memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Bagusnya,  selain KKI, berbagai Pemda juga telah memanfaatkan QRIS untuk mendorong penerimaan daerah, meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi pemerintah daerah.

Peran Pemda dinilai sangat penting dalam implementasi transformasi digital di daerah agar berjalan semakin efektif, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian daerah.

Untuk itu, BI bersama Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) terus mendorong peningkatan kapasitas Pemda dalam memperkuat implementasi ETPD. Juga, sekaligus mendorong digitalisasi layanan publik dan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Salah satu inisiatif yang ditempuh adalah menyelenggarakan Program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi P2DD (KATALIS P2DD). KATALIS P2DD merupakan langkah konkret dalam mendukung agenda pembangunan nasional Asta Cita sekaligus mempercepat digitalisasi keuangan daerah secara lebih terarah dan berkelanjutan.

KATALIS P2DD dirancang sebagai ruang kolaborasi dan pembelajaran bersama antar Pemda, yang tahun ini difokuskan pada tiga hal utama. Peningkatan kapasitas dan literasi sumber daya manusia (SDM) pemda, penguatan kolaborasi dan berbagi praktik terbaik antardaerah, serta standardisasi sistem guna mendorong interoperabilitas dan mencegah layanan digital yang belum terintegrasi.

Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Satgas P2DD Ferry Irawan menyampaikan bahwa sepanjang 2025, kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) telah mendorong perkembangan ekosistem digital secara signifikan.

Hal ini tercermin dari 511 Pemda (93,6 persen) yang telah memperluas kanal pembayaran digital pajak, retribusi, dan belanja melalui pemanfaatan QRIS, uang elektronik, serta kerja sama dengan e-commerce.

Ke depan, kebijakan P2DD 2026 diarahkan untuk memperkuat ekosistem digital daerah, meningkatkan pelayanan publik dan kepatuhan, serta mendorong belanja daerah yang lebih efektif dan berdampak.

Untuk diketahui bahwa Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah adalah alat pembayaran nontunai yang diterbitkan bank (Himbara). Peruntukannya untuk belanja operasional dan perjalanan dinas satuan kerja pemerintah (pusat/daerah), menggunakan sistem domestik Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). 

KKI bertujuan meningkatkan transparansi, keamanan, efisiensi, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri/UMKM. 

Kegunaannya untuk pembayaran belanja barang/jasa, modal, dan perjalanan dinas yang dibebankan pada APBN/APBD. Ingat. KKI tidak boleh digunakan untuk belanja pribadi. 

Sistem keamanan kartu kredit ini dijamin. KKI menggunakan GPN (domestik), chip, 6 digit PIN, dan end-to-end encryption. Transaksi diproses di dalam negeri, meningkatkan keamanan data. ***