BTN (BBTN) Paparkan Solusi Pencapaian Program 3 Juta Rumah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu (dari kiri), Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, duduk bersama membahas beragam solusi pencapaian Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat (8/11)..(Foto: Endang Muchtar)
EmitenNews.com - Bank BTN menggelar diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat,
Diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, dibahas beragam solusi dari permasalahan pemenuhan rumah rakyat.
Mulai dari penyediaan lahan, perijinan hingga usulan mengenai relaksasi pajak properti untuk meringankan harga produksi properti sehingga lebih terjangkau masyarakat.
Diskusi tersebut bersama Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu mengusulkan tiga skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi guna mewujudkan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Untuk subsidi kami membagi jadi tiga jenis usulan. Usulan ini kami sampaikan ke Satuan Tugas (Satgas) dan akan diteruskan ke pemerintah baru,” kata Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu.
Skema pertama yaitu rumah desa, dengan target membangun atau merenovasi sekitar 2 juta rumah di desa yang tidak layak huni.
Menurut Nixon, sebanyak 24 juta dari 27 juta rumah pelanggan listrik 450 watt, atau lebih dari 90 persen, tergolong rumah tidak layak huni. Untuk itu, skema ini akan difokuskan pada pembangunan atau renovasi rumah-rumah desa yang tidak layak huni.
Skema kedua adalah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menjelaskan skema ini mirip dengan yang diterapkan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), namun dengan sejumlah penyesuaian.
Related News
Lunasi Obligasi Tahun 2019, KAI Keluarkan Anggaran Rp939,9 Miliar
Nilai Tukar Rupiah Melemah Terhadap Dolar
Harga Emas Antam Turun Rp17 Ribu per Gram Hari Ini
Kadin Dukung UMKM Beralih ke Energi Bersih
DGIK Targetkan Pendapatan Tumbuh 50 Persen Pada 2025
Investasi dengan Kepemilikan Langsung, Preskom CYBR Tambah Porsi Saham