Bulan Pembiayaan Syariah 2023, Pacu Pembiayaan Untuk Dukung Pemulihan Ekonomi
EmitenNews.com - Ekonomi dan keuangan syariah turut berkontribusi dalam mengakselerasi momentum pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, dukungan pembiayaan syariah yang mencakup pembiayaan perbankan dan non-perbankan syariah perlu terus didorong dengan skala yang lebih besar utamanya kepada pelaku usaha.
Sebagai wujud komitmen tersebut, Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) kembali menyelenggarakan Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2023 untuk memacu peningkatan pembiayaan komersial dan sosial syariah di Indonesia.
Rangkaian kegiatan Bulan Pembiayaan Syariah diawali dengan acara pembukaan yang mengangkat tema “Mendorong Peningkatan Pembiayaan Syariah melalui Inovasi Produk Keuangan Syariah untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", pada hari ini (2/10) di Jakarta. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian penyelenggaraan Road to Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023.
Membuka acara BPS, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung menekankan bahwa peran pembiayaan syariah semakin penting untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global yang meningkat.
Terdapat 3 fokus penguatan yang perlu dikembangkan guna meningkatkan pangsa keuangan syariah. Pertama, inovasi khususnya yang menyangkut inovasi kebijakan, maupun instrumen pendanaan, dan pembiayaan syariah.
"Dari sisi kebijakan yang menyentuh real sector based financing, BI mendorong inovasi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM), baik untuk perbankan konvensional maupun syariah," kata Juda.
Kedua, digitalisasi dimana saat ini BI bersama Kemenag, KNEKS, BAZNAS dan BWI menginisiasi platform digital pengelolaan ZISWAF yang terintegrasi sehingga meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas untuk masyarakat, mampu meningkatkan pengumpulan ZISWAF, dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan.
Ketiga, sinergi pengembangan ekonomi syariah bersama otoritas, KNEKS, dan lintas stakeholder diantaranya melalui program Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Senada dengan hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan Indonesia memiliki potensi sangat besar dalam pengembangan keuangan syariah.
Momentum penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah harus menjadi agenda bersama seluruh pihak dengan mengedepankan prinsip kolaborasi. Hal ini merupakan kunci pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan juga di kancah global.
Perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang konsisten sehingga tren market share terhadap total industri perbankan nasional terus meningkat diatas kisaran 7%. Namun demikian, minat nasabah terhadap pembiayaan produktif perbankan syariah termasuk literasi digital masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan transformasi digital inklusi keuangan syariah.
Beberapa program strategis yang dilakukan OJK diantaranya penguatan infrastruktur literasi dan inklusi keuangan syariah, akselerasi dan kolaborasi program edukasi keuangan syariah, aliansi strategis literasi keuangan syariah dengan K/L, dan aliansi strategis literasi keuangan syariah dengan K/L.
Bulan Pembiayaan Syariah ini merupakan forum sinergi dan kolaborasi memperkuat pembiayaan syariah pada sisi supply dan demand khususnya pada sektor ekonomi yang dapat mendorong daya ungkit perekonomian. Pada tahun ini rangkaian kegiatan BPS disinergikan dengan agenda Bulan Inklusi Keuangan (BIK) OJK.(*)
Related News
IHSG Ditutup Turun 0,22 Persen, ASII, SMGR, GOTO Top Losers LQ45
Torehkan Sejarah, DRMA Ekspor Komponen Otomotif ke Amerika Serikat
Indonesia Sukses Tarik 40.427 Potential Pax dari Arabian Travel Market
Mirae Asset Gelar HOTS Championship Season 12, Ini Tujuannya
OJK Sebut Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga
Hilirisasi Bawa Ekspor Nikel Tahun 2022 Naik 10 Kali Lipat dari 2017