EmitenNews.com - Presiden Prabowo Subianto Senin (22/6) memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, untuk mendengar laporan terkait perkembangan program hilirisasi, termasuk kondisi ketahanan energi nasional.

Dalam keterangannya seusai pertemuan Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah terus memastikan ketersediaan energi dalam kondisi aman. “Kami melakukan rapat dengan Presiden untuk membahas tentang energi kita, dan ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum,” jelas Menteri ESDM.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden sempat menyinggung keberlangsungan pelayanan listrik kepada masyarakat. Terkait dengan itu Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah bersama PT PLN (Persero) telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah faktor yang memengaruhi stabilitas kelistrikan.

"Total konsumsi batubara PLN kita setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton, yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton," jelasnya.

"Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending," lanjutnya.

Bentuk Tim Pengadaan Batu Bara

Bahlil menyampaikan, pemerintah telah mengambil langkah untuk membantu PLN agar pelayanan listrik kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah membentuk tim pengadaan batu bara untuk memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bahlil.

“Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim, tim pengadaannya itu dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal,” lanjutnya.

Terkait arahan Presiden dalam pertemuan tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa Presiden menginstruksikan kementerian terkait segera mengambil langkah terukur untuk memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan optimal.