Buntut Kasus Ancam Muhammadiyah, BRIN Pecat Andi Pangerang Hasanuddin

Andi Pangerang Hasanuddin jadi tersangka. dok. Tribun.
EmitenNews.com - Sanksi untuk Andi Pangerang Hasanuddin (APH) jatuh sudah. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akhirnya memecat peneliti BRIN itu, setelah kasus pengancaman terhadap Muhammadiyah mencuat. Selain itu, ia juga menjadi tersangka kasus ujaran kebencian. Dalam kasus yang sama, BRIN juga menyidang peneliti senior Thomas Djamaluddin lantaran masih terkait dengan unggahan Andi.
"Kepala BRIN sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menyetujui bahwa APH dinyatakan bersalah dan dikenai hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai PNS." Demikian dikutip dari siaran pers BRIN, Sabtu (27/5/2023).
Siaran pers itu, menyebutkan pemberhentian itu merupakan tindak lanjut dari kasus ujaran kebencian periset BRIN serta hasil rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Majelis Hukuman Disiplin ASN BRIN.
Seperti diketahui, dalam kedua sidang itu, Andi Pangerang Hasanuddin terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Saat ini proses pemberhentian sedang diproses oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BRIN mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Yang menarik diketahui, dalam kasus yang sama, BRIN juga menyidang peneliti senior Thomas Djamaluddin lantaran masih terkait dengan unggahan Andi.
"Kepala BRIN juga telah menyetujui penjatuhan sanksi moral bagi TD berupa perintah untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan tertulis." Demikian pengumuman itu.
Selain kasus etik dan disiplin PNS, Andi juga diproses secara hukum dan ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian. ***
Related News

Pakar Unsoed Nilai Remisi Para Koruptor, Lemahkan Efek Jera

Berkelakuan Baik di LP, Terpidana Edward Soeryadjaya dapat Remisi

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Bagikan Cara Jamaah jadi Saksi

Karnaval Bersatu Tampilkan Digitalisasi Hingga Swasembada Pangan

Mentan Ungkap Penyebab Beras Surplus Tapi Harga Masih di Atas HET

Prabowo Ultimatum Jenderal di Belakang Perkebunan dan Tambang Ilegal