Rumusnya sederhana: Kerugian negara adalah domain mutlak BPK . BJR tidak berlaku otomatis, namun proses hukum wajib taat konstitusi . Hanya dengan cara ini kita bisa menjaga integritas BUMN, melindungi para profesional yang bersih, dan memastikan pemberantasan korupsi tidak berubah menjadi kekacauan tafsir hukum yang merugikan iklim bisnis.