EmitenNews.com - Geram betul Presiden Joko Widodo. Pasalnya, banyak alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tak tepat guna. Ia mencontohkan, ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting Rp10 miliar, tetapi sebagian besar habis untuk rapat, dan perjalanan dinas. Hanya sebagian kecil dari anggaran itu untuk penanganan tumbuh kembang anak.

 

Kekesalan Presiden Jokowi itu dilontarkan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023). 

 

“Baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri (Menteri Dalam Negeri), coba saya mau lihat 10 miliar untuk stunting. Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp 2 miliar,” tutur mantan Wali Kota Solo tersebut. 

 

Menurut Jokowi, anggaran penanganan stunting seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk pembelian telur, susu, ikan, daging, sayuran, dan lainnya. Sebab, bahan-bahan tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukannya rapat atau perjalanan dinas. 

 

“Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar, yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting,” ujar Jokowi. 

 

Masih ada contoh lain dari kurang tepatnya penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Ada wilayah yang menganggarkan Rp2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keterlaluannya, dari jumlah itu, sebanyak Rp1,9 miliar dihabiskan untuk honor pegawai dan perjalanan dinas. Jadi, hanya sekitar Rp600 juta yang digunakan untuk pengembangan UMKM secara konkret. 

 

Presiden mengatakan, sisanya yang Rp600 juta, nanti masih muter-muter saja: untuk pemberdayaan, pengembangan, dan berbagai istilah yang absurd, dan tidak konkret. Padahal, mestinya anggaran Rp2,5 miliar itu, dipakai untuk modal kerja, pengadaan mesin produksi, dan untuk marketing, serta pameran, misalnya.

 

Masih kata Jokowi, ada suatu daerah yang mengalokasikan Rp1 miliar untuk membangun dan merehabilitasi balai. Seperti pola sebelumnya, sebagian besar, atau Rp734 juta, atau sekitar 80 persen, habis hanya untuk honor pegawai, rapat, dan perjalanan dinas. 

 

Mengatasi persoalan krusial di bidang anggaran pembangunan itu, menurut Jokowi dibutuhkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP diminta serius mengawasi penganggaran dan penggunaan APBN serta APBD di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.