EmitenNews.com - Ini temuan Presiden Joko Widodo dalam masalah pengelolaan anggaran di daerah. Presiden Jokowi mengungkapkan, banyak anggaran daerah yang tidak jelas kemanfaatannya untuk rakyat. Kesimpulan itu ia dapat berdasarkan temuannya. Dalam keterangannya yang dikutip Rabu (28/6/2023), Presiden Jokowi memberikan tiga contoh soal buruknya pengelolaan anggaran daerah. Pertama, anggaran penyuluhan pertanian.

"Saya berikan contoh, ada program penyuluhan pertanian. Ini APBD provinsi tidak perlu saya sebut mana daerahnya. Programnya untuk penyuluhan, meningkatkan kualitas SDM pertanian, anggarannya Rp1,5 miliar. Tapi, Rp1 miliar untuk perjalanan dinas," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (26/6/2023).


Kedua, anggaran untuk pengembangan UMKM. Jokowi mengatakan mendapati APBN kabupaten untuk kegiatan pengembangan usaha mikro dengan total pagu anggaran Rp2,5 miliar. Anehnya, dari total anggaran tersebut, Rp1,9 miliar digunakan untuk honor dan perjalanan dinas PNS.

"Bayangkan, tidak ada 20 persen yang dipakai untuk betul-betul mengembangkan usaha mikro," katanya.


Ketiga, anggaran pembangunan balai penyuluh pertanian. Alokasi anggaran yang digelontorkan sebuah kabupaten untuk merehabilitasi balai penyuluh pertanian mencapai Rp1 miliar. Konyolnya, dari anggaran itu, Rp734 miliar di antaranya malah dihabiskan untuk perjalanan dinas dan rapat.

Presiden Joko Widodo mengemukakan, temuan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya itu, banyak sekali. “Ribuan yang seperti ini."

Jokowi tak mau masalah itu dilakukan oleh para menteri dan jajarannya. Ia tak mau uang rakyat digunakan seenaknya. Karena itu, kepada para menteri dan pimpinan lembaga, Presiden Jokowi mengingatkan kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN; menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab. Setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. ***