EmitenNews.com - Pemerintah masih sulit menurunkan defisit APBN ke bawah 3 persen dari PDB. Pasalnya, penerimaan negara belum sepenuhnya pulih. Baru beberapa sektor perekonomian yang telah pulih dari dampak pandemi Covid-19. Pada 2023, pemerintah membutuhkan tambahan pendapatan hingga Rp700 triliun agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Pada tahun 2023, kita membutuhkan sekitar Rp600 triliun-Rp700 triliun. Tanpa ada kenaikan sumber penerimaan negara khususnya pajak. Sangat sulit mencapai target defisit," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad dalam diskusi daring, Rabu (6/10/2021).


Untuk mengembalikan defisit APBN ke bawah 3 persen dari PDB, pemerintah harus memulihkan industri manufaktur dan perdagangan yang selama ini menyumbang terhadap penerimaan perpajakan dengan nilai cukup besar. Di samping itu, konsumsi masyarakat juga mesti diperbaiki agar pemerintah mendapat tambahan penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbasis konsumsi masyarakat.

"Ini yang saya kira punya peluang potensi melebar defisitnya. Kecuali benar-benar bahwa mau tidak mau belanja untuk pemulihan ekonomi akhirnya dikurangi secara drastis," ucapnya.


Menurut Tauhid Ahmad, jika tambahan penerimaan Rp600 triliun - Rp700 triliun tidak bisa didapatkan, defisit APBN berpotensi lebih lebar dari tiga persen dari PDB pada 2023. Yang sudah terjadi sekarang, terutama pada kinerja penerimaan negara maupun perpajakan, kata dia, berpotensi membuat target defisit bisa melebar di atas tiga persen dari PDB.

Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tentang RUU P2 APBN TA 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/9/2021), Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sejak tahun 2017 pemerintah selalu disiplin dalam mengelola APBN. Realisasi defisit APBN terus menurun sejak 2017 yang sebesar 2,5 persen dari PDB menjadi 2,2 persen pada 2019.

Bahkan, tahun 2020 sebelum terjadi pandemi Covid-19, defisit APBN direncanakan hanya 1,76 persen dari PDB. Rencana ini menjadi defisit APBN paling rendah selama 5 tahun terakhir. Kemudian rasio utang tahun yang sama juga direncanakan hanya 2,79 persen PDB. Artinya, kata Sri Mulyani, APBN yang relatif normal terus dijaga agar sehat dengan tingkat kesinambungan tepat dijaga. ***