Dorong Penyaluran Kredit, Kebijakan Makroprudensial Longgar Akan Dilanjut

EmitenNews.com - Bank Indonesia (BI) akan melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar pada tahun 2024 untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan yang optimal dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK).
Gubernur B, Perry Warjiyo, menjelaskan pelonggaran kebijakan makroprudensial akan ditempuh dengan tiga instrumen pokok. Pertama, peningkatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan pelonggaran seluruh instrumen kebijakan makroprudensial lainnya. Kedua, pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). Dan ketiga, penguatan surveilans SSK.
"Kebijakan sistem pembayaran akan terus diarahkan untuk akselerasi lebih lanjut ekonomi dan keuangan digital nasional sebagaimana Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, struktur industri yang sehat dan efisien, serta infrastruktur aman dan handal, dengan fokus pada lima program," jelasnya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 yang digelar secara hybrid di Jakarta (29/11).
Kelima program tersebut adalah, pertama pengembangan BI-FAST yang interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan Gerbang Pembayaran Nasional. Kedua, pengembangan BI-RTGS Generasi ke-3 yang modern, multi-currency dan berstandar internasional, serta interkoneksi dengan modernisasi sistem operasi moneter BI.
Ketiga, pengembangan pusat data transaksi pembayaran didukung inovasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Keempat, pengembangan Rupiah Digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia. Dan kelima, perluasan kerja sama sistem pembayaran ritel antarnegara melalui QRIS dan BI-FAST secara bilateral dengan negara ASEAN dan sejumlah negara Asia lainnya.
Sementara itu kebijakan pendalaman pasar uang terus diarahkan untuk terwujudnya pasar uang yang modern dan berstandar internasional, memperkuat efektivitas transmisi bauran kebijakan Bank Indonesia, serta mendukung pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas pada tahun 2024 akan difokuskan pada 4 (empat) program utama, yaitu pengembangan produk untuk peningkatan volume dan likuiditas pasar uang dan pasar valas.
Kedua, penguatan mekanisme pasar yang efisien dalam pembentukan struktur suku bunga dan nilai tukar. Ketiga, penguatan konsolidasi pelaku pasar melalui Primary Dealers dan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO). Dan keempat, pengembangan Central Counter Party Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT) dengan industri.(*)
Related News

S&P Global Sebut Kondisi Industri Manufaktur Indonesia Melemah

BI Yakin Inflasi Tetap Terkendali di Kisaran 2,5 Persen Hingga 2026

Pelaku Industri Khawatir Indonesia Jadi Muntahan Barang Impor

Dampak Perang Tarif, PMI Manufaktur April 2025 Turun Signifikan

Perkuat Sinergi, TCL Indonesia Gelar National Dealer Gathering 2025

PPH 21 dan PPN Bawa Penerimaan Pajak Bulan Maret Alami Rebound