EmitenNews.com - Tuduhan berat untuk Bima Setiawan (BMS). KPK menduga adik, sekaligus tenaga ahli (mantan) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto itu, memakai dana siap pakai (DSP) kebencanaan BNPB untuk membeli saham. KPK sudah menetapkan BMS bersama sejumlah orang lainnya sebagai tersangka korupsi dana BNPB, dan ditahan.

Kepada pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026), Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa mulanya BNPB bermitra dengan sejumlah penyedia barang dan jasa. Itu terjadi melalui penunjukan langsung selama 2024-2026.

Dari sejumlah penyedia barang, dan jasa tersebut diduga terafiliasi dengan BMS selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari Kepala BNPB. Total nilai pengadaan lebih kurang mencapai Rp148 miliar.uk 

Menurut Taufik, nilai pengadaan tersebut sejumlah Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan Rp50 miliar pada 2026.

KPK menduga, pengadaan yang menggunakan DSP kebencanaan BNPB tersebut mengalir ke perusahaan terafiliasi Bima, dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

“Salah satunya pembelian saham PT MDLA oleh PT AVE. Diketahui kepemilikan PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar atau 1,07 persen,” katanya.

Nilai saham PT AVE atas PT MDLA pada 13 Oktober 2026 tersebut mencapai Rp30,98 miliar atau setara Rp206 per lembar.

PT MDLA adalah PT Medela Potentia, sedangkan PT AVE merupakan PT Alfa Veritas Energizer.

Demikian pengembangan kasus korupsi di lingkungan BNPB, yang didahului dengan OTT KPK. Komisi Antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi senyap itu, KPK menangkap 15 orang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Pada 14 Oktober, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satunya Bima Setiawan, adik Letnan Jenderal TNI Suharyanto, yang dicopot sebagai Kepala BNPB pada Kamis (15/10/2026), atau dua hari setelah OTT KPK itu. Kepala BNPB saat ini adalah Letjen Kristomei Sianturi.