EmitenNews.com - Pemerintah mendorong pengaturan platform digital yang mampu menjaga persaingan usaha tetap adil sekaligus melindungi kepentingan seluruh pihak dalam ekosistem ekonomi digital nasional. Kebijakan tersebut mencakup perlindungan bagi konsumen, pedagang, pengemudi, hingga penyedia layanan logistik agar tidak dirugikan oleh dinamika pasar di Indonesia.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen Ekodig Kemkomdigi) Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan bahwa ekonomi digital Indonesia memiliki karakteristik pasar multipihak yang saling terhubung erat. Perubahan kebijakan terhadap suatu platform dipastikan akan berdampak langsung pada berbagai pihak yang terlibat di dalam ekosistem tersebut.

"Karena ini merupakan ekonomi multipihak, ketika kita berhadapan dengan perdagangan daring, kita juga berhadapan dengan pengemudi sepeda motor, pengemudi truk, para pedagang, dan pihak-pihak lainnya," ujar Edwin dalam acara Digital Economy and Competition Policy di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11). "Kita harus memperlakukan mereka sebagai pihak yang memiliki kepentingan masing-masing."

Ia menuturkan, perkembangan layanan transportasi dan pengiriman daring kini telah berkembang menjadi ekonomi yang bergantung pada platform. Permintaan dan penawaran yang terbentuk di pasaran saat ini sangat dipengaruhi oleh insentif yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan platform besar.

Perubahan strategi bisnis platform, seperti penyesuaian harga layanan, potongan terhadap pedagang, atau pengurangan insentif, berpotensi menimbulkan tekanan bagi pengemudi maupun pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, persaingan usaha perlu dinilai secara komprehensif berdasarkan dampaknya terhadap seluruh pihak di dalam ekosistem.

Edwin juga mengingatkan adanya risiko integrasi vertikal yang terlalu terkonsentrasi di dalam platform digital. Praktik tersebut dikhawatirkan dapat memusatkan sumber daya, menyulitkan tata kelola data, serta menghambat penyebaran teknologi kepada pelaku usaha lain di Indonesia.

"Integrasi vertikal tertentu dalam platform dapat membahayakan kedaulatan kita," tegas Edwin pada Kamis (12/11). "Hal itu dapat menghambat penyebaran teknologi kepada masyarakat Indonesia lainnya, memusatkan sumber daya, menyulitkan pengelolaan data, dan pada akhirnya mengurangi kemampuan kita untuk menangkap nilai ekonomi yang tercipta."

Dalam merumuskan kebijakan, Kemkomdigi menekankan pentingnya penyesuaian regulasi dengan karakteristik pasar domestik. Pemerintah memastikan aturan yang dibuat tidak sekadar menyalin kebijakan dari wilayah lain seperti Australia atau Eropa agar tetap relevan bagi pelaku usaha di Indonesia.

"Kita harus sangat berhati-hati dalam mengatur ekonomi digital di Indonesia. Karakteristiknya sangat berbeda dengan Australia atau Eropa. Karena itu, pengaturannya harus dicermati secara terperinci karena struktur pasar dan karakteristik masyarakat di Indonesia juga berbeda dengan negara-negara tersebut," ungkap Edwin.

Pemerintah menegaskan bahwa intervensi melalui regulasi hanya akan dilakukan apabila terjadi kegagalan pasar. Tiga prinsip utama yang dipegang meliputi pembukaan kesempatan bagi semua pihak, jaminan persaingan yang adil, serta menghindari regulasi yang tidak dapat diprediksi agar pelaku usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan bisnis.