EmitenNews.com - Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk segera membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus menangani pakan ternak dan ikan, serupa dengan peran Perum Bulog pada sektor beras. Selain pembentukan entitas baru, parlemen juga mengusulkan skema subsidi pakan guna menekan tingginya biaya produksi peternak dan pembudidaya ikan di Indonesia.

Usulan strategis tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto saat melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada Jumat (13/11). Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional, dan Danantara terkait rencana pembentukan BUMN pakan tersebut.

"Jadi kita mohon supaya ada BUMN khusus untuk pakan seperti Bulog gitu. Bulog ngurusin beras, pangan, nah ini khusus ngurusin pakan," ujar Siti Hediati kepada Parlementaria usai peninjauan di Kabupaten Banjar pada Jumat (13/11).

Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga meminta agar pembangunan pabrik pakan BUMN nantinya tidak terpusat di Pulau Jawa, melainkan tersebar ke wilayah Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia Timur untuk mendekatkan suplai ke daerah sentra produksi.

Terkait usulan subsidi, Siti Hediati menilai pakan perlu mendapatkan perlakuan serupa dengan pupuk bersubsidi agar target swasembada pangan nasional dapat segera tercapai. Langkah ini merespons keluhan perwakilan penyuluh perikanan yang mencatat hampir 85 persen biaya produksi pembudidaya berasal dari pakan, di mana harga pakan telah naik empat kali sepanjang tahun ini tanpa diimbangi kenaikan harga jual ikan.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra menegaskan bahwa bantuan sarana budi daya tidak akan berkelanjutan tanpa dukungan pakan murah.

"Pada saat kita bantu petani dengan bioflok dan lain-lain, usaha itu hanya berjalan satu periode saat pakan gratisnya masih ada dari bantuan kita. Setelah itu berhenti karena mereka harus membeli pakan sendiri dan merugi," papar Ketut dalam diskusi yang turut dihadiri Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tb. Haeru Rahayu serta Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi.

Selain persoalan pakan, Komisi IV DPR RI juga meminta KKP menambah unit pelaksana teknis (UPT) perikanan budi daya di provinsi lain mengingat BPBAT Mandiangin saat ini menjadi satu-satunya balai yang memasok kebutuhan untuk seluruh wilayah Kalimantan. Menanggapi hal itu, Tb. Haeru Rahayu menyatakan KKP tengah mengusulkan penambahan enam UPT baru untuk melengkapi 15 lokasi yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia.