EmitenNews.com - Pelaku usaha ekspor karet nasional menyambut positif terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur penyempurnaan ketentuan Tanda Pengenal Produsen Standard Indonesian Rubber (TPP SIR) serta dokumen Letter of Confirmation (LoC) tujuan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Regulasi baru ini dinilai menjadi solusi atas kendala administratif yang selama ini dihadapi eksportir Indonesia.

Dukungan tersebut mengemuka dalam sosialisasi Permendag Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Akan Diekspor. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan secara daring di Jakarta pada Kamis (12/11) ini diikuti oleh 181 peserta, termasuk perwakilan eksportir produsen dan asosiasi.

Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) Erwin Tunas mengapresiasi terbitnya regulasi tersebut karena memperjelas proses perpanjangan serta penggunaan kembali kode TPP SIR bagi perusahaan eksportir.

"Kami mengapresiasi terbitnya peraturan ini karena memberikan solusi atas kendala yang dihadapi pelaku usaha, terutama terkait perpanjangan TPP SIR. Kami berharap kode TPP SIR yang telah dimiliki sebelumnya dapat digunakan kembali, mengingat kepercayaan pembeli internasional terhadap identitas produsen merupakan hal yang tidak mudah dibangun. Dengan adanya kepastian pengaturan ini, pelaku usaha diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan pembeli sekaligus menjaga keberlanjutan kegiatan ekspor," ujar Erwin pada Kamis (12/11).

Selain menyambut kepastian kode TPP SIR, GAPKINDO juga menilai pengaturan penerbitan LoC sebagai dokumen pendukung ekspor karet alam ke RRT memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan negara tujuan.

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan Sukoco memaparkan, Permendag Nomor 26 Tahun 2026 memang memuat tiga perubahan utama. Selain penggunaan kembali kode TPP SIR saat terjadi pemisahan perusahaan serta pengaturan LoC ke RRT, aturan ini turut memperjelas batas jumlah alokasi ekspor karet alam untuk keperluan barang contoh dan pameran.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan bahwa penyesuaian aturan ini dilakukan agar kebijakan ekspor karet alam Indonesia lebih adaptif terhadap dinamika dunia usaha tanpa mengurangi prinsip pengendalian mutu.

Dalam sosialisasi tersebut, pelaku usaha juga mendapatkan pemaparan teknis mengenai tata cara pengajuan permohonan TPP SIR melalui sistem INATRADE guna memastikan kelancaran perdagangan dan daya saing karet alam Indonesia di pasar internasional.(*)