Ekonomi Indonesia Tidak Baik-baik Saja, Cek Argumen Direktur PEPS Ini
Ilustrasi pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi. Dok. InfoPublik.
Kini, tanda-tanda tekanan terhadap rupiah sudah kembali muncul. Dalam dua bulan pertama 2026 saja, cadangan devisa sudah turun sekitar USD4,6 miliar, meskipun pemerintah telah menarik utang luar negeri sekitar USD7,1 miliar dalam berbagai mata uang—dolar, euro, dan yuan—pada Januari dan Februari.
Kalau tren aliran dana keluar terus berlanjut, maka ruang stabilisasi akan semakin sempit.
Konflik Timur Tengah jadi katalis yang berpotensi mempercepat tekanan yang ada
Konflik Timur Tengah bisa menjadi katalis yang berpotensi mempercepat tekanan yang sudah ada. Kenaikan harga minyak, gangguan rantai pasok global, dan pergeseran arus modal dari emerging market ke aset safe haven akan menciptakan tekanan simultan terhadap neraca eksternal Indonesia.
Data historis menunjukkan, depresiasi rupiah sebesar 15–20 persen bukan skenario ekstrem—tetapi sudah terjadi berulang. Dengan posisi rupiah di sekitar Rp17.000 saat ini, pelemahan 20 persen akan membawa nilai tukar ke sekitar Rp20.400. Angka ini bukan lagi angka spekulatif, tetapi berbasis data historis.
Dalam kondisi geopolitik yang lebih ekstrem, depresiasi rupiah bahkan dapat melampaui 20 persen. Skenario tersebut dapat terjadi dalam waktu relatif singkat—tiga hingga enam bulan ke depan.
Anthony Budiawan mengingatkan, sejarah menunjukkan, kejatuhan rupiah sebesar 25-30 persen pada triwulan ketiga 1997 membuat pemerintah meminta bantuan likuiditas kepada IMF. Ketika respons datang terlambat, krisis valuta sudah membesar. Rupiah tergelincir seperti bola salju yang tidak terkendali.
Sebelumnya, kepada pers, di kantornya, Rabu (25/3/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, pemerintah tidak berencana membatasi penyaluran BBM bersubsidi, meskipun harga minyak masih terus bergejolak akibat perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Menkeu Purbaya menganggap, masih terlalu dini bagi pemerintah untuk mengutak-atik penyaluran BBM bersubsidi.
Tetapi, tidak seperti Indonesia, negara lain justru sudah mulai memangkas penyaluran BBM dan membatasi konsumsinya. ***
Related News
Rehabilitasi Wilayah Pascabencana Sumatera Butuh Rp130T Dalam 3 Tahun
Momen Ramadan Dorong Ekonomi Tumbuh dalam Catatan Indef-Celios
Revitalisasi 60 Ribu Sekolah, Dikdasmen Usul Tambah Anggaran Rp89,5T
Hindari Kepadatan Arus Balik, Menhub Imbau Masyarakat Manfaatkan WFA
Arus Balik Mulai Terlihat, Penumpang Whoosh Tembus 21.500
Pascamudik Diperkirakan 10-12 Ribu Pendatang Baru Masuk Ibukota





