EmitenNews.com - Pekan ini, jagat pasar modal Indonesia diguncang oleh "gempa kembar": pengunduran diri serempak Direktur Utama BEI dan Komisioner OJK di tengah hantaman pembekuan indeks oleh MSCI Inc. Seperti telah kita ketahui, Jumat, 30 Januari 2026 lalu, Dirut Bursa Efek Indonesia Iman Rachman mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya sesaat setelah pasar dibuka. Meski perdagangan pagi itu ada perbaikan, ia menilai sikapnya adalah keputusan terbaik demi menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar modal. " Sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin, saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan ini. Saya berharap ini adalah yang terbaik bagi pasar modal Indonesia, dan semoga ke depan pasar kita bisa menjadi lebih baik," ujarnya. Dia menekankan bahwa keputusan tersebut diambil secara sadar sebagai bentuk akuntabilitas kepemimpinan di tengah tekanan pasar.

Geger bursa rupanya belum reda, malam harinya, tiga pejabat penting OJK juga mundur. Termasuk Ketua OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Mirza dan Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi. Padahal Mahendra dan Inarno masih memberikan keterangan pers pada perdagangan sesi kedua di Gedung Bursa Efek. Mereka menyampaikan akan melakukan reformasi dan pembenahan bursa, karena tuntutan MSCI, dan bersiap bertemu pada Senin ini. OJK menyampaikan bahwa Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I.B. Aditya Jayaantara telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.

Sinyal Runtuhnya Kredibilitas Pasar
Ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan sinyal keruntuhan kredibilitas. Relasi antara mundurnya para nakhoda bursa dan kebijakan keras MSCI adalah bukti nyata bahwa dunia internasional sedang memberikan kartu merah pada sistem transparansi kita. Jika otoritas mampu mengatasi krisis integritas ini dan mengembalikan kepercayaan global, potensi pertumbuhan kapitalisasi pasar (Market Cap) Indonesia sangatlah masif. Saat ini, rasio Market Cap terhadap PDB Indonesia masih tertahan di kisaran 48-50% (sekitar Rp12.000 – Rp13.000 triliun).

Sebagai perbandingan, India telah menembus 133%, sementara Thailand dan Malaysia berada di level 80-100%. Jika kita berhasil melakukan reformasi integritas dan transparansi data, Market Cap BEI berpotensi melonjak hingga 80% dari PDB, atau menambah nilai kapitalisasi sebesar Rp7.000 triliun hingga Rp8.000 triliun. Lonjakan ini diprediksi mampu berkontribusi langsung sebesar 1,5% hingga 2% terhadap pertumbuhan PDB tahunan, menjadi mesin utama bagi ambisi Presiden mencapai target 8% pada 2029.
The Trust Penalty: Bahaya Penguapan Rp4.000 Triliun

Namun, jika OJK dan Pemerintah gagal memulihkan kepercayaan, kita akan menghadapi "penguapan" modal secara masif. Jika MSCI benar-benar mendegradasi Indonesia ke Frontier Market pada Mei 2026, valuasi pasar kita diprediksi akan terkoreksi (anjlok) sebesar 25-30%. Artinya, ada potensi dana sebesar Rp3.000 triliun hingga Rp4.000 triliun kekayaan publik yang akan menguap begitu saja. Memulihkan kepercayaan global yang sudah runtuh jauh lebih sulit daripada membangunnya dari nol—bisa memakan waktu satu dekade untuk kembali ke radar investor Blue Chip.
Isu utama MSCI adalah transparansi kepemilikan. Mari kita lihat betapa "pelitnya" emiten kita membagi saham ke publik dibandingkan standar Asia:
Jepang (JPX) > 25% :Sangat Ketat
Hong Kong (HKEX) 25% : Sangat Ketat
Malaysia 25% : Ketat
India (NSE) Min. 25% (Sektor Tertentu 35%): Sangat Tinggi
Indonesia (BEI) 7,5% (Efektif Jan 2026) : Kritis (Pemicu Krisis MSCI).

India bisa menang karena mereka tidak memberi ruang bagi "pemilik bayangan". Sementara di Indonesia, angka 7,5% seringkali hanya bersifat administratif, sementara secara substansi kepemilikan tetap terkonsentrasi di kelompok tertentu melalui nominee. Inilah yang merusak harga wajar bursa.

Ujian Diplomasi "CEO Indonesia Incorporated"
Sangat disayangkan, hingga detik ini Presiden belum pernah hadir di bursa untuk memberikan sentimen positif. Sebagai "CEO Indonesia Incorporated", Presiden harus sadar bahwa pasar modal adalah wajah ekonomi negara. Krisis di BEI dan OJK adalah krisis integritas yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengganti orang, tapi dengan mengubah budaya kerja.

Presiden harus menunjukkan ketangkasan (agile) diplomasi politis-ekonomis. Prabowo harus memastikan, penegakan hukum di pasar modal setegas pembersihan di kementerian-kementerian teknis. Jika para pemain besar di bursa masih bisa "mengatur" data tanpa sanksi, maka mimpi 8% hanyalah angka tanpa nyawa.
OJK dan Pemerintah harus segera bangun dari tidurnya. Kasus pengunduran diri massal dan hukuman MSCI ini adalah peringatan terakhir. Kita tidak butuh sekadar "bursa yang ramai," kita butuh "bursa yang jujur."
Sebab pada akhirnya, para pengelola negara dan otoritas pasar modal harus mengerti satu kebenaran universal dalam ekonomi global: Integritas dan kredibilitas adalah dua sisi mata uang yang nilainya tidak terhitung (priceless), bahkan jika dibandingkan dengan kurs Dinar sekalipun—mata uang termahal di dunia. Jika integritas gagal dikelola, maka seluruh sistem ekonomi dan politik yang sedang dibangun menuju 2029 akan runtuh oleh beban ketidakpercayaannya sendiri. ( Be*eN)

Sumber Data:
• MSCI Global Market Accessibility Report (January 2026)
• Bloomberg Terminal: Regional Market Cap to GDP Comparison
• World Federation of Exchanges (WFE): Free Float Statistics 2025
• Analisis Ekonomi INDEF: Dampak Degradasi MSCI terhadap Capital Outflow
• Laporan Tahunan OJK & Statistik Mingguan BEI