Ekstradisi Buron e-KTP Paulus Tannos dari Singapura Diputuskan Agustus
:
0
Buron Paulus Tannos. Dok. Bareskrim Polri.
EmitenNews.com - Proses ekstradisi buron Paulus Tanos masih butuh waktu. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemulangan buron kasus korupsi e-KTP itu, akan diputuskan Pengadilan Singapura pada Agustus 2026.
Ekstradisi Tannos masih terus berproses setelah Pengadilan Tinggi Singapura menolak permohonan tersangka kasus korupsi KTP elektronik tersebut.
"Masih ada dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kalau nggak salah, Agustus, akan diputuskan di Pengadilan Singapura," tutur Menkum Supratman Andi Agtas kepada pers, di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Setelah permohonan terkait ekstradisi Tannos ditolak Pengadilan Tinggi Singapura pada Jumat (29/5/2026), persidangan committal hearing terkait kasus itu akan kembali digelar pada Agustus 2026.
Agenda sidang tersebut nantinya mendengarkan pendapat akhir dari masing-masing pihak, yang meliputi pemerintah Indonesia yang diwakilkan kantor Jaksa Agung (AGC) Singapura dan penasihat hukum Paulus Tannos.
Penting diketahui sidang committal hearing dengan agenda pendapat akhir merupakan tahap penentuan di pengadilan. Dalam sidang nanti, hakim mendengarkan argumen dan kesimpulan penutup dari masing-masing pihak yang bersengketa sebelum hakim mengeluarkan surat perintah penyerahan (committal order).
Sebelumnya, Menkum akan terus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri usai gugatan Tannos terkait ekstradisi ditolak.
KPK juga berkomitmen untuk menuntaskan perkara yang melibatkan Tannos bila ekstradisi terealisasi.
Kepada pers, Jumat (5/6/2026), Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan,
kehadiran tersangka Paulus Tannos di Indonesia sangat penting untuk memastikan proses peradilan dapat berjalan secara efektif, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Related News
Isu Tambang Ujung Kulon, ESDM Pastikan Tak Ada Izin Terbit
Kuasai 78% Layanan Terminal Kendaraan, IPCC Lakukan Ini di Pontianak
55.364 Lulusan Siap Magang, 50% Ditargetkan Terserap Kerja
Obligasi Daerah tak Direstui Pusat, Gubernur Pramono Berpaling ke SMI
Danamon (BDMN) Dorong Transformasi Berdampak Nyata
Minta Maaf ke Singapura & Malaysia, Prabowo: 104 Perusahaan Diselidiki





