EmitenNews.com - Saham PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) kembali tertekan pada perdagangan Rabu (25/2/2026). Pada sesi intraday, harga BRMS turun 2,48 persen ke level Rp985.

Hal ini ditengarai imbas kabar buruk yang menimpa tambang emas milik Grup Bakrie di Poboya, Palu, menyusul pemberitaan terkait dugaan persoalan izin limbah yang menyeret entitas anak usaha perseroan.

Dalam sepekan terakhir, saham emiten tambang emas ini telah terkoreksi 5,29 persen. Bahkan dalam tiga bulan terakhir, BRMS merosot 21,20 persen atau setara 265 poin dari posisi Rp1.250 menjadi Rp985.

Adapun, di tren pelemahan harga saham tersebut, Direktur sekaligus Corporate Secretary BRMS, Muhammad Sulthon, selaku perwakilan PT Bumi Resources Minerals Tbk. memberikan klarifikasi resmi melalui keterbukaan informasi yang terbit Rabu (25/2/2026).

Sulthon menampik bahwa perseroan tidak menerima surat apa pun terkait isu tersebut.

“Sampai saat ini baik BRMS maupun anak usahanya, PT Citra Palu Minerals (CPM), tidak pernah menerima surat dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan berita tersebut,” tulis Sulthon dalam dokumen resmi perseroan.

Ia juga memastikan operasional anak usaha tetap berjalan normal. 

“Sampai saat ini, CPM masih beroperasi normal seperti biasa di Poboya, Palu,” ujar Sulthon.

Lebih lanjut, manajemen menyampaikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan penambangan telah dilaksanakan sesuai perizinan yang telah diperoleh dan masih berlaku. 

Perizinan tersebut mencakup persetujuan kelayakan lingkungan, izin operasional pengelolaan limbah B3, hingga surat kelayakan operasional pemenuhan baku mutu emisi dan pengelolaan air limbah domestik dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Selain itu, BRMS tengah meningkatkan kapasitas salah satu pabrik pengolahan emas dari 500 ton bijih per hari menjadi 2.000 ton bijih per hari yang ditargetkan rampung tahun ini. Perseroan juga sedang menyelesaikan konstruksi tambang bawah tanah dengan kadar emas 3,5–4,9 gram per ton (g/t) yang diharapkan mulai beroperasi tahun depan.

Sulthon terang mengatakan bahwa informasi yang beredar tidak berdampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, maupun kondisi keuangan perseroan.