EmitenNews.com - Indonesia mengincar keanggotaan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Untuk itu, Kementerian Koordinator Perekonomian melakukan reformasi tata kelola regulasi dengan penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA) sebagai bagian dari Good Regulatory Practices (GRP).

Dengan langkah ini pemerintah ingin memastikan setiap regulasi disusun secara efisien, berbasis bukti, dan berdampak positif bagi perekonomian, masyarakat, serta lingkungan.

Dalam keterangan resminya, yang dikutip Kamis (13/11/2025), Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi, Evita Manthovani menjelaskan Implementasi RIA juga menjadi salah satu indikator kesiapan Indonesia menjadi anggota OECD.

Jadi, bisa dibilang, penerapan RIA tidak hanya memperkuat kebijakan nasional, tapi juga membuka jalan bagi integrasi Indonesia dalam tatanan ekonomi global yang lebih transparan dan kompetitif.

Kegiatan RIA Forum 2025 merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian bersama dengan Pemerintah Inggris, sebagai bagian dari kemitraan berkelanjutan dalam mendukung penguatan kapasitas analisis kebijakan dan penerapan GRP di Indonesia.

Evita Manthovani mengemukakan forum tersebut menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep dan penerapan RIA. Khususnya dalam penjabaran ambang batas (threshold) yang menentukan sejauh mana suatu kebijakan dianggap memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk ASEAN, Helen Fazey menjelaskan ASEAN-UK Economic Integration Programme terdapat berbagai kegiatan yang berfokus pada tiga area utama. Yaitu reformasi regulasi, promosi perdagangan terbuka, dan pengembangan layanan keuangan yang inklusif.

Helen menyebutkan, program tersebut juga memberikan perhatian lintas sektor terhadap digitalisasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan wirausaha perempuan.

Melalui ASEAN-UK Economic Integration Programme, Pemerintah Inggris memperkuat kemitraannya dengan negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, dalam membangun kapasitas untuk kebijakan dan regulasi yang berbasis bukti.

Karena itu, Inggris menyambut baik penyelenggaraan RIA Forum 2025 sebagai contoh konkret kerja sama antara Inggris dan Indonesia dalam mendorong praktik regulasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. 

“Inisiatif ini mencerminkan komitmen bersama kami untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif," ujarnya

Dengan semua langkah dinamis itu, Indonesia bertekad meraih keanggotaan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Saat ini, Indonesia masih memproses aksesi OECD.

Seperti diketahui OECD adalah forum multilateral beranggotakan 38 negara yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan. 

Sementara itu, Januari lalu, Indonesia bergabung dengan kelompok negara berkembang BRICS. Langkah Indonesia ini diikuti oleh banyak negara lainnya, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Dengan begitu posisi BRICS menjadi sorotan di kancah Internasional. BRICS kini dinilai telah menjadi kelompok penyeimbang kekuatan G7.

Dalam keterangannya, PLT Deputi Kepala Staf Kepresidenan Bidang Ekonomi dan Pangan, Edy Priyono menjelaskan keputusan Indonesia untuk bergabung dengan banyak kelompok bilateral merupakan bentuk strategi pemerintah dalam memperluas jejaring kerja sama antarnegara.

"Banyak yang bertanya, kita udah G20 tapi kenapa masuk BRICS, Nah sekarang itu terbukti sebagai langkah yang strategis. Jadi, kita menjalin kerja sama yang baik dengan negara-negara. Semakin banyak teman, semakin baik," ujar Edy Priyono dalam acara CNBC Economic Update dikutip Selasa (8/6/2025).

Kunci keberhasilan strategi tersebut adalah kemampuan diplomasi dengan prinsip saling menguntungkan. Seperti halnya Presiden Prabowo Subianto yang selalu membawa tim ekonomi dalam banyak pertemuan bilateral. ***