EmitenNews.com - Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran negara-negara berkembang dalam tata kelola ekonomi global melalui partisipasi aktif pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Presidensi G20 Afrika Selatan 2025.

Sebagai negara yang pernah memegang Presidensi G20 pada tahun 2022, Indonesia telah mendorong sejumlah agenda inklusivitas, ketahanan global, penguatan peran Global South, hingga memastikan Forum G20 mampu mewakili kepentingan seluruh bangsa, yang kini terus dilanjutkan oleh Afrika Selatan sebagai Presidensi G20 tahun ini.

Dalam Konferensi Pers Hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Afrika Selatan 2025 yang diadakan secara virtual langsung dari Johannesburg, Minggu (23/11), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah menghadiri rangkaian hari pertama KTT G20 yang pertama kali diadakan di benua Afrika. Sejumlah 37 kepala negara dan kepala pemerintahan, pimpinan organisasi internasional, termasuk PBB, IMF, dan World Bank, serta berbagai institusi lainnya turut hadir dalam KTT tersebut.

“Dalam kepemimpinannya, Afrika Selatan mengambil tema Solidarity, Equality, dan Sustainability, dan ini menandai berakhirnya estafet kepemimpinan Global South di G20, yang dimulai dari kepemimpinan Indonesia di tahun 2022, dilanjutkan oleh India, Brasil, dan tahun ini Afrika Selatan,” ungkap Menko Airlangga.

Dengan terselenggaranya KTT G20 Afrika Selatan tersebut, maka seluruh negara peserta KTT G20 telah menuntaskan perannya sebagai tuan rumah. Di KTT kali ini Wapres mengikuti dua sesi pembahasan yang mengangkat tema mengenai ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, ddan pembiayaan pembangunan, serta isu-isu strategis terkait pengurangan risiko bencana, perubahan iklim, transisi energi, dan penguatan sistem pangan.

Dalam pidatonya ia menegaskan sejumlah poin penting diantaranya pertumbuhan ekonomi global yang harus berlangsung secara kuat, adil, dan inklusif, dengan dukungan pembiayaan internasional yang mudah diakses, dapat diprediksi, serta setara, khususnya bagi negara-negara berkembang.

"Upaya tersebut dapat didorong melalui berbagai instrumen, termasuk penghapusan utang, pengembangan mekanisme pembiayaan yang inovatif, skema blended finance, serta pembiayaan untuk transisi yang berkeadilan," papar Airlangga.

Indonesia juga menyoroti solusi digital berbiaya rendah yang telah diterapkan Indonesia dan terbukti efektif. Salah satunya QRIS yang kini telah diadopsi oleh sejumlah negara di Asia, termasuk Jepang dan Korea. Inovasi tersebut menjadi contoh konkret bagaimana digitalisasi dapat mendukung inklusi keuangan dan memperkuat kerja sama ekonomi di kawasan.

“Wapres juga mendorong dimulainya Dialog G20 mengenai ekonomi kecerdasan atau Artificial Intelligence dengan mempertimbangkan teknologi keuangan yang semakin maju. Kedua, menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya agenda ekonomi, tetapi juga kebutuhan mendasar dan investasi strategis,” jelas Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan juga Leaders’ Report yang menyoroti fakta bahwa terdapat sekitar 720 juta penduduk dunia yang masih menghadapi kondisi kelaparan. Program Makan Bergizi Gratis disebut dapat menjadi salah satu contoh inisiatif nyata yang tidak hanya membantu meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga mendorong pemanfaatan produk lokal, pemberdayaan petani dan peternak, serta memperluas aktivitas ekonomi melalui rantai pasok yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia.