EmitenNews.com - Semakin dekat langkah Indonesia untuk menjadi anggota Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Itu yang mengemuka setelah resmi memasuki tahap diskusi persiapan dalam proses aksesi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan hal tersebut kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Perkembangan terbaru posisi Indonesia tersebut diumumkan dalam Pertemuan Komisi CPTPP ke-10 yang berlangsung secara virtual pada 26 Juni 2026. Dalam pertemuan itu, para menteri negara anggota menyepakati dimulainya preparation discussion bersama Indonesia, Filipina, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah disepakati di berbagai perjanjian internasional, seperti dalam kerangka WTO, RCEP, ASEAN, serta proses aksesi OECD. Maka itu, menurut Menko Airlangga, hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP.

Tahap tersebut menjadi langkah awal sebelum pembentukan Accession Working Group (AWG) sebagai bagian dari proses menuju keanggotaan penuh CPTPP.

Airlangga mengatakan pemerintah menargetkan Indonesia dapat resmi menjadi anggota penuh CPTPP pada 2027.

Sejauh ini, Indonesia telah menyelaraskan regulasi domestik pada 22 bab ketentuan CPTPP dan menyerahkan questionnaire negara aspirasi kepada Pemerintah Selandia Baru sebagai depository country pada 12 Mei 2025.

Penting diketahui, CPTPP merupakan salah satu perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi yang menjadi blok perdagangan penting di dunia. Saat ini, keanggotaannya mencakup 12 negara. Antara lain Jepang, Kanada, Australia, Inggris, Singapura, dan Meksiko, yang secara kolektif mewakili sekitar 15 persen produk domestik bruto (PDB) global dengan cakupan pasar hampir 600 juta penduduk.

Dalam proses aksesi tersebut, Indonesia memperoleh dukungan dari sejumlah negara anggota CPTPP, termasuk Inggris, yang secara konsisten mendukung pengajuan Indonesia. Dukungan itu turut diperkuat melalui penandatanganan Indonesia-United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) pada 19 Januari 2026.

"Dokumen kerja sama ekonomi strategis tersebut (EGP) merupakan wujud nyata dari komitmen kedua negara dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan," kata politikus Partai Golkar itu.