EmitenNews.com - Perjanjian perdagangan antarnegara sering kali dianggap hanya sebatas urusan diskon pajak barang ekspor dan impor. Namun, jika kita menelaah lebih dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Amerika Serikat dan Indonesia, realitas yang ditemukan jauh lebih kompleks. Kesepakatan ini memang bertujuan mengatasi hambatan perdagangan, tetapi di balik itu, ada dampak serius bagi kedaulatan digital Indonesia. Klausul di dalamnya tidak hanya mengatur transaksi elektronik, tetapi berpotensi memangkas wewenang negara dalam mengontrol infrastruktur strategis, melindungi data warga, hingga menjaga keadilan bagi industri teknologi dalam negeri.

Pajak Digital yang Tak Lagi Bisa Diatur

Salah satu pelemahan kedaulatan yang paling awal terlihat ada pada aturan mengenai produk tidak berwujud atau digital. Dalam kesepakatan ini, Indonesia diwajibkan untuk menghapus tarif bea masuk yang sudah ada untuk produk-produk digital. Pemerintah juga harus menangguhkan syarat bagi importir untuk melaporkan rincian transmisi elektronik mereka kepada otoritas bea cukai.

Secara sekilas, bagi kita sebagai pengguna, ketiadaan pajak ini mungkin terdengar menguntungkan karena harga layanan atau aplikasi bisa menjadi lebih murah. Namun, dari sisi negara, kebijakan ini melumpuhkan instrumen fiskal atau kebijakan pajak strategis pemerintah. Padahal, pajak ini sangat penting untuk melindungi dan menumbuhkan ekosistem perusahaan perangkat lunak lokal. Tanpa kendali pajak ini, perusahaan dalam negeri akan semakin sulit bersaing dengan raksasa teknologi multinasional yang memiliki modal hampir tak terbatas.

Data Pribadi yang Lebih Mudah Keluar

Hal yang lebih mengkhawatirkan muncul pada aturan mengenai lalu lintas data pribadi lintas negara. Kesepakatan ini mengharuskan Indonesia menjamin agar data pribadi warga dapat dipindahkan dengan mudah ke Amerika Serikat. Caranya, Indonesia wajib mengakui bahwa Amerika Serikat adalah wilayah (yurisdiksi) yang memiliki standar perlindungan data yang sudah setara dengan hukum di Indonesia.

Tuntutan ini berpotensi membentur semangat perlindungan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) kita. Muncul risiko ketimpangan aturan yang sangat lebar. Nantinya, perusahaan asing bisa mengambil dan mengolah data masyarakat kita dengan beban kepatuhan hukum yang sangat minim. Sementara itu, penyedia layanan pusat data lokal justru harus menanggung beban biaya kepatuhan hukum yang penuh dan mahal.

Pukulan Telak bagi Nasib Media Lokal

Dampak yang sangat merusak juga menghantam kelangsungan media massa dan jurnalisme domestik. Dokumen ini secara terang-terangan melarang Indonesia mewajibkan platform digital raksasa asal AS untuk mendukung organisasi berita lokal. Dukungan yang dilarang ini termasuk kewajiban membayar lisensi, berbagi data pengguna, hingga model bagi hasil keuntungan.

Artinya, klausul ini secara otomatis mematikan fungsi aturan publisher rights (hak penerbit) yang baru saja diperjuangkan pemerintah untuk menciptakan keadilan bagi media kita. Tanpa adanya kewajiban bagi hasil dari raksasa platform, uang dari iklan digital akan terus tersedot dan menumpuk di perusahaan asing tersebut. Akibatnya, media lokal dan perusahaan periklanan dalam negeri harus menghadapi masa depan yang suram karena sumber pendapatan utama mereka perlahan menghilang.