EmitenNews.com - Di tengah lonjakan harga minyak dunia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tekadnya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 agar tetap di bawah 3 persen, atau 2,9 persen. Semula APBN 2026 diproyeksikan defisit Rp698,15 triliun, atau setara 2,68 persen terhadap PDB.

“Sudah kami hitung semua. Bahkan dengan rata-rata harga minyak dunia USD100 per barel pun kami sudah kunci defisitnya di bawah 3 persen. Itu sekitar 2,9 persen. Jadi, nggak masalah,” ujar Menkeu Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara Indonesia Jakarta, Rabu (1/4/22026).

Kita tahu, APBN 2026 semula diproyeksikan mengalami defisit Rp698,15 triliun, atau setara 2,68 persen terhadap PDB. Dengan demikian, terdapat tambahan proyeksi defisit sebesar 0,12 persen akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran.

Konflik Timur Tengah tersebut menyebabkan lonjakan harga minyak dunia di pasar internasional. Harga minyak dunia jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) berada di atas USD100 per barel.

Dengan begitu sudah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, jenis Brent (ICE) sebesar USD64 per barel.

Menkeu Purbaya menyebutkan, defisit dari 2,68 persen ke 2,9 persen, kan 0,12 persen dari PDB, yang dinilainya tidak besar-besar amat, sehingga dipastikan masih aman.

Purbaya memberi catatan bahwa defisit sebesar 2,9 persen itu dengan asumsi rata-rata harga minyak dunia USD100 per barel sampai akhir tahun.

Yang jelas, pemerintah melakukan berbagai penghematan belanja kementerian untuk mengurangi defisit APBN. Purbaya juga menyampaikan pemerintah memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun, yang akan dipakai jika keadaan sudah benar-benar mengkhawatirkan.

Sejauh ini, meski pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan nonsubsidi di tengah meroketnya harga minyak dunia, Purbaya menyampaikan pemerintah belum menggunakan SAL.

Untuk mengantisipasi keadaan akibat perang di Timur Tengah itu, pemerintah juga memastikan tidak menaikkan tarif listrik, selain menjalankan sejumlah kebijakan. Antara lain menerapkan kebijakan work from home tiap Jumat dalam sepekan, bagi ASN, dan pegawai pemerintah daerah. Sedang untuk karyawan swasta masih bersifat imbauan.