EmitenNews.com - Tidak bisa begitu saja Indonesia memutuskan basis teknologi jaringan 5G. Kita harus cerdas memilih dari negara mana yang akan diterapkan di Tanah Air. Pasalnya, jaringan 5G sekarang menjadi urusan geopolitik antarnegara. Pemerintah tidak boleh gegabah dan harus selektif dalam memutuskan basis teknologi dari layanan 5G yang akan digunakan, kelak. Yang pasti pemerintah bertekad, jaringan 5G mutlak harus hadir di Indonesia tahun ini.

 

Dalam acara Katadata Indonesia Data and Economic Conference, Selasa (23/3/2021), Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah harus mempertimbangkan persoalan risiko geopolitik yang tengah berkembang terkait jaringan 5G. Karena menjadi persoalan geopolitik, kata Ketua Umum Partai Golkar itu, kita harus cerdas memilah-milah dan menjaga geopolitik. “Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN dan market digital terbesar, sehingga menjadi perhatian dunia. Lihatlah, e-commerce pun yang besar selama ini di Indonesia."

 

Persoalan geopolitik salah satunya terjadi ketika perusahaan teknologi 5G asal China, Huawei dilarang berbisnis dengan perusahaan Amerika Serikat. Uni Eropa juga berencana melarang teknologi 5G dari Huawei. Belakangan, rencana Uni Eropa itu ditolak oleh para pemain telekomunikasi, European Competitive Telecommunications Association (ECTA). Seperti ditulis Reuters, 16 Oktober 2020, mereka menentang setiap larangan terhadap supplier 5G China dengan alasan geopolitik.

 

Satu hal, meski sudah memantapkan untuk menerapkan jaringan 5G, sejauh ini  Kementerian Komunikasi dan Informatika belum memutuskan basis teknologi 5G yang akan dikembangkan. Pemerintah belum memutuskan basis teknologinya dari negara mana. Sebagian besar teknologi 4G yang digunakan saat ini dari negara tertentu. Tetapi, apakah kita akan kembali menggunakan teknologi dari negara yang tidak disebutkan namanya tersebut untuk 5G, belum ada keputusan.

 

Seperti diketahui rencana penerapan 5G di Indonesia sudah mencuat sejak 2020 bahwa akan dimulai pada 2021. Pada Desember 2020, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyebut spot pariwisata utama, kawasan industri, maupun kota-kota mandiri jadi lokasi prioritas.