EmitenNews.com - Polri tegaskan perang terhadap aksi premanisme. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya dalam menindak tegas segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Tindakan hukum akan diberlakukan tanpa pandang bulu, terlepas dari simbol atau kelompok mana asal pelaku.

"Polri tidak melihat aksi premanisme ini dari kelompok mana. Kalau mereka terindikasi menggunakan simbol-simbol tertentu, yang kami lihat adalah tindakannya. Kalau meresahkan masyarakat kami tindak tegas. Siapa pun itu, sepanjang meresahkan masyarakat kami tidak kompromi dan kami tindak tegas," kata Kapolri dalam Rapat Kerja Teknis Baharkam dan Korps Brimob Polri di Gedung Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (15/5/2025).

Sebagai langkah konkret, Polri telah menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) sejak 1 Mei 2025 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Operasi ini menyasar berbagai bentuk kejahatan yang kerap meresahkan publik.

“Masalah aksi premanisme, gangguan di wilayah perindustrian, isu debt collector, narkoba, judi online, penyelundupan, TPPO (tindak pidana perdagangan orang), dan terorisme, tentunya ini menjadi tugas yang dititipkan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

Pemberantasan premanisme juga menjadi bagian dari upaya Polri untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional. Apalagi terkait masalah pertumbuhan ekonomi dan investasi. Polri konsen terhadap masalah itu dan akan kawal program-program tersebut. Ini menjadi komitmen bersama untuk menjaga dan mengawal pertumbuhan ekonomi dan investasi yang ada.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Polri juga menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan stakeholder terkait, guna merumuskan solusi atas berbagai masalah keamanan yang terjadi di masyarakat.

Jenderal Pol. Sigit juga mengingatkan seluruh personel Polri untuk selalu siaga menghadapi potensi bencana alam. Ia menekankan pentingnya kesiapan sumber daya dan alat utama sistem senjata (alutsista) guna merespons cepat saat bencana terjadi.

Dia menyebut ancaman seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, tanah longsor, hingga erupsi gunung berapi harus diantisipasi sejak dini.

"Hal ini adalah kerja rekan-rekan yang tentunya akan dirasakan dan dilihat oleh masyarakat, sehingga persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik dari kesiapan personel, almatsus, sarana prasarana lain yang dibutuhkan," jelasnya.

Sebagai bagian dari Operasi Pekat, aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP melakukan penyisiran di area Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Rabu (14/5/2025) malam. Tim melakukan pencarian terhadap preman berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat.

"Kita mencari preman-preman yang ada di Pasar Induk Kramat Jati. Malam ini nihil, kita sudah sisir dari blok ke blok," ucap Kapolsek Kramat Jati Kompol Rusit di Pasar Induk Kramat Jati, Rabu malam. 

Kompol Rusit menjelaskan, pihaknya tidak ingin ada intimidasi oleh preman berkedok ormas kepada pedagang ataupun pihak pengelola. Sesuai perintah pimpinan, tim bertugas memberikan kenyamanan, ketentraman pada pedagang, bekerja sama dengan PD Pasar Jaya. 

Aparat gabungan juga melakukan pembongkaran terhadap posko ormas di kawasan Pasar Induk Kramat Jati. Kompol Rusit memastikan bahwa polisi sudah melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang melakukan intimidasi kepada kepala keamanan Pasar Induk Kramat Jati. 

"Ada enam orang yang diamankan Ditreskrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum) Polda Metro Jaya," tutur Rusit. 

Sebelumnya, kepala keamanan pasar, seorang Iptu Purn. Pol., diduga menjadi korban intimidasi preman berkedok ormas di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam video viral yang diunggah akun Instagram @warungjurnalis, terlihat purnawirawan polisi itu didorong dan diteriaki oleh seseorang yang diduga preman berkedok ormas.

Kompol Rusit mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dugaan intimidasi dari purnawirawan polisi tersebut. Kini, kasus itu sedang diselidiki polisi. "Masih dalam penyelidikan, yang bersangkutan sudah buat laporan saat ini kami tindak lanjuti." ***