Kasus Korupsi Lukas Enembe, KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri Salah Satunya Pengacara
:
0
Gubernur Nonaktif Papua Lukas Enembe (kursi roda). dok. Kompas.
EmitenNews.com - Ini perkembangan baru kasus korupsi Lukas Enembe. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat orang bepergian ke luar negeri dari perkembangan kasus korupsi oleh Gubernur nonaktif Papua itu. Keempatnya, terdiri atas dua pihak swasta, satu pegawai negeri sipil, dan satu pengacara.
Dalam keterangannya kepada pers, Rabu (26/4/2023), Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK megajukan pencegahan untuk empat orang yang berlaku selama enam bulan, atau sampai Oktober 2023. Namun, dapat diperpanjang setelahnya, tergantung pada kebutuhan penyidikan.
"Kami berharap para pihak tersebut dapat bersikap kooperatif mengikuti seluruh proses penyidikan yang sedang kami selesaikan dan terus kembangkan lebih lanjut," ujar Ali Fikri.
Seperti diketahui, Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD pada September 2022. Awalnya, KPK hanya menemukan bukti aliran suap Rp1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka ke Lukas Enembe.
Dalam persidangan terdakwa Rijatono Lakka, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, terungkap jumlah suap yang diberikan kepada Lukas Enembe mencapai Rp35.429.555.850 atau Rp35,4 miliar.
Related News
Isu Tambang Ujung Kulon, ESDM Pastikan Tak Ada Izin Terbit
Kuasai 78% Layanan Terminal Kendaraan, IPCC Lakukan Ini di Pontianak
55.364 Lulusan Siap Magang, 50% Ditargetkan Terserap Kerja
Obligasi Daerah tak Direstui Pusat, Gubernur Pramono Berpaling ke SMI
Danamon (BDMN) Dorong Transformasi Berdampak Nyata
Minta Maaf ke Singapura & Malaysia, Prabowo: 104 Perusahaan Diselidiki





