EmitenNews.com - Rosan Perkasa Roeslani membagikan kabar gembira. CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyebut rencana penambahan saham lebih dari 10% Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) hampir rampung. Bahkan, Bos Danantara itu menargetkan tambahan saham RI atas Freeport itu bisa mencapai 12%. Menariknya lagi, pemerintah tak mengeluarkan dana, alias gratis untuk akuisisi itu.

"Free of charge, mantep kan," kata Rosan Perkasa Roeslani kepada wartawan, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Menteri Rosan menargetkan, pemerintah dapat menambah kepemilikan saham di PTFI sebesar 12%. Namun, kata mantan Ketua Umum Kadin Indonesia itu, proses ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam waktu dekat sedang menunggu arahan dari Bapak Presiden. Saya target malah 12 persen," ujar eks Dubes RI di Amerika Serikat itu.

Sebelumnya, Senin (15/9/2025), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penambahan saham lebih dari 10% tersebut diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, Menteri Bahlil belum dapat memastikan secara pasti berapa persen penambahan saham Freeport yang dimaksud. Jumlah pastinya, kata ketua umum Partai Golkar itu, akan diumumkan setelah proses perpanjangan ditandatangani.

Satu hal, dalam penilaian Menteri Bahlil, untuk porsi kepemilikan lebih dari 10 persen salam PTFI itu, biayanya sangat murah karena valuasi asetnya sudah sangat tipis. Mengingat, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI hanya berlaku hingga tahun 2041, dan perhitungannya saat ini masih dalam proses.

"Karena valuasi asetnya kita anggap itu sudah nilai bukunya, sangat tipis sekali. Tetapi itu terjadi untuk sampai dengan 2041. Sekarang perhitungannya lagi di jalan," kata Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Satu hal, Bahlil juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memintanya untuk mempercepat komunikasi dengan pihak Freeport sehingga proses penambahan saham segera rampung.

"Saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan. Kalau itu sudah fix, Insya Allah Freeport akan kita mempertimbangkan untuk melakukan kelanjutan kontrak," ujar mantan Menteri Investasi itu.