EmitenNews.com - Pemerintah mendata orang miskin sebanyak 24 juta jiwa atau 8,57 persen dari total penduduk Indonesia. Selain 8,57 persen yang tergolong miskin itu, ada pula 3,57 persen, atau 1,13 persen warga miskin ekstrem. Lebih dari separuh penduduk miskin RI itu, berada di Pulau Jawa. Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial bagi warga miskin ini, akhir Mei 2025.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/5/2025), Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengungkapkan hal itu, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang baru dipetakan. 

Indikator DTSEN untuk memetakan jumlah masyarakat miskin, pengeluaran per bulan per kapita sebesar Rp600.000. Jumlahnya mencapai 24 juta jiwa, atau 8,57 persen.

Selain 8,57 persen penduduk Indonesia tergolong miskin itu, ada persentase lain dari penduduk Indonesia yang tergolong miskin ekstrem. Sekitar 1,13 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 3,57 juta jiwa. Mereka ini, pengeluaran per kapita per bulannya itu Rp400.000 ke bawah.

Wamensos Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa dalam 10 tahun pemerintahannya (2014-2019 dan 2019-2024) , mantan Presiden Joko Widodo berhasil menurunkan jumlah kemiskinan sebesar 2 persen. 

Presiden Prabowo Subianto yang berkuasa dalam periode 2024-2029, bercita-cita mampu menurunkan jumlah orang miskin di Indonesia pada 2029 di bawah 5 persen.

“Tugas Kemensos terus memutakhirkan data supaya penerima manfaat dan bansos tepat sasaran. Tidak ada inclusion dan exclusion error,” ujar Wamensos.

Agus Jabo menegaskan bahwa DTSEN bergerak sangat dinamis. Ada perubahan-perubahan data penerima Bansos untuk penyaluran bansos Triwulan 2 ini pada akhir Mei 2025.

Bagi yang namanya tidak masuk dalam desil 1 dan desil 2 sebagai syarat penerima bansos, mereka bisa melakukan usul/sanggah lewat aplikasi cek bansos. Aplikasi tersebut bisa diakses oleh siapa saja.

Sebelumnya, Kemensos mengumumkan akan meluncurkan bansos tahap II pada akhir Mei 2025. Penyaluran bansos kali ini akan mengacu pada DTSEN.