Tetapi, pembangunan di Indonesia, justru bisa saja tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Karena, orientasinya adalah mengejar pertumbuhan ekonomi, sehingga jalan yang ditempuh adalah memberikan karpet merah dan kemudahan kepada investor asing atau swasta yang dimiliki orang per orang untuk menguasai dan melakukan eksploitasi atas sumber daya alam yang seharusnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

LaNyalla mengingatkan agar kader-kader PMII harus dapat membedakan narasi pembangunan berkelanjutan dengan melanjutkan program atau kebijakan dari rezim lama ke rezim baru. Keduanya tidaklah sama dan memiliki pengertian berbeda. 

 

Kader-kader PMII harus jeli dan kritis melihat konsep dan paradigma pembangunan di Indonesia. Dengan begitu, PMII dapat memberikan koreksi atas apa yang sedang terjadi, termasuk fakta bahwa Proyek Strategis Nasional atau PSN, yang menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria ternyata justru meningkatkan jumlah konflik agraria terkait pembebasan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya yang terbaru adalah yang terjadi di Pulau Rempang.

 

Berangkat dari hal tersebut, demi untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, LaNyalla menawarkan satu peta jalan dengan memperbaiki konstitusi kita agar Indonesia mampu memperkuat kedaulatan bangsa dan negara kita. 

 

Terutama kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. Caranya dengan menerapkan kembali secara utuh asas dan sistem bernegara yang sesuai falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila.

 

Hadir pada kesempatan itu di antaranya Pj Sekda Pamekasan Achmad Faisol, Ketua Umum Pengurus Besar PMII, Abdullah Syukri, jajaran Forkopimda Kabupaten Pamekasan dan ratusan kader PMII Kabupaten Pamekasan. ***