EmitenNews.com - Bank Tabungan Negara (BBTN) kembali menunjukkan komitmen mendukung pemenuhan kebutuhan hunian layak, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Itu dilakukan via penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR), dan pembiayaan subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 26 ribu unit rumah seluruh Indonesia.

Akad massal KPR dan penyerahan kunci rumah untuk 26 ribu unit rumah subsidi tersebut telah diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 29 September 2025. Akad massal itu, melibatkan 41 bank penyalur FLPP, termasuk BTN merupakan mitra utama dengan pangsa pasar KPR Subsidi 80 persen secara nasional. 

Sebanyak 200 debitur dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hadir langsung di lokasi, sedang 25.800 debitur lainnya melakukan akad secara serentak di 100 titik pada 33 provinsi seluruh Indonesia. Akad massal merupakan terbesar sepanjang sejarah program FLPP tersebut dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih, dan pejabat lainnya.

Yaitu, di antaranya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan P. Roeslani, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho. 

Sebagai wujud dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan rumah rakyat, BTN terus melakukan langkah proaktif menyalurkan KPR Subsidi, terutama setelah ditambahnya kuota FLPP sebanyak 220 ribu unit untuk BTN dari total 350 ribu unit secara nasional pada tahun ini.

“BTN mengakadkan 220 ribu unit KPR FLPP pada tahun ini. Kalau dibagi dengan hari kerja, setiap hari kita bisa mengakadkan sekitar 1.000 rumah. Jadi, BTN menjalankan mesin terbesar Indonesia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan rumah,” tutur Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama BTN, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 30 September 2025.

Sebanyak 26 ribu penerima manfaat KPR Subsidi FLPP pada akad massal 29 September 2025 datang dari 17 kategori profesi MBR. Yaitu, di antaranya asisten rumah tangga (ART), petani, ojek, tukang becak, pedagang, buruh, tukang cukur, tukang tambal ban, tukang angkringan, wartawan, guru, perawat, bidan, anggota TNI dan Polri, tuna netra, dan lain-lain. 

Nixon mengatakan, para MBR mayoritas dari sektor profesi informal tersebut merupakan segmen masyarakat terus dilayani secara konsisten oleh BTN sebagai mitra utama pemerintah dalam penyaluran KPR Subsidi. “Saat ini proporsi pekerja sektor informal telah mencapai 10 persen dari total nasabah KPR Subsidi BTN. Ke depan, porsi ini akan terus meningkat,“ imbuhnya.

Hingga semester I-2025, BTN telah menyalurkan KPR Subsidi Rp182,17 triliun, naik 6,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibanding periode sama tahun lalu. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bank-bank penyalur KPR FLPP termasuk BTN, dan BP Taper telah memungkinkan akad massal terselenggara bagi 26 ribu debitur KPR Subsidi FLPP. 

Dengan upaya ini, Prabowo mengatakan, sektor perumahan dapat menjadi motor bagi pembangunan ekonomi negara. “Perumahan bisa dan selalu menjadi motor dari pembangunan ekonomi, sebab itu kita berikan perhatian, dan kita tetapkan target sangat tinggi yaitu 3 juta rumah. Tugas kita sebagai pemimpin transformatif harus berani bercita-cita tinggi, dan berbuat lebih baik untuk rakyat,” tukas Prabowo.

Pada kesempatan sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menuturkan, akad massal KPR untuk 26.000 unit rumah merupakan wujud hadirnya negara bagi rakyat dalam menyelesaikan backlog (kekurangan) rumah sebanyak 9,9 juta di Indonesia. Menteri PKP turut mengapresiasi BTN sebagai bank penyalur KPR FLPP terbesar yang terus konsisten menyediakan kebutuhan rumah bagi rakyat. 

“Pada tahun-tahun sebelumnya, kuota FLPP rata-rata 220 ribu ribu per tahun, tetapi belum satu tahun Pak Prabowo menjadi presiden, sudah dapat menaikkan kuota FLPP menjadi 350 ribu unit. Ini tidak pernah ada sepanjang sejarah. Kami juga mengapresiasi bank-bank penyalur telah mendukung program ini,” ucapnya.

Maru Ara menambahkan, pemerintah telah menyediakan delapan kebijakan yang membantu perbankan untuk dapat lebih banyak melayani pembeli rumah subsidi, yakni di antaranya dukungan untuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen untuk MBR dan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Sementara itu, Heru Pudyo Nugroho, Komisioner BP Tapera menyebutkan, akad massal 26 ribu rumah merupakan inisiatif strategis untuk mengakselerasi penyaluran KPR FLPP. BP Tapera sebagai mitra BTN mengapresiasi langkah pemerintah, dan perseroan dalam mendukung program ini. “Program FLPP paling diminati masyarakat. Kami berterima kasih kepada pemerintah telah memberikan tambahan kuota FLPP menjadi 350 ribu unit tahun ini, dan bank-bank penyalur memungkinkan program ini dapat terlaksana,” ujar Heru.

Data BP Tapera menunjukkan, realisasi KPR FLPP telah mencapai 183.058 unit senilai Rp22,71 triliun. Dana tersebut disalurkan oleh 38 bank termasuk BTN, naik 20,5 persen dibanding periode sama tahun lalu 151.902 unit. (*)