EmitenNews.com - Didukung suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah, suku bunga perbankan terpantau terus mengalami penurunan. Di pasar uang dan pasar dana, suku bunga IndONIA dan suku bunga deposito 1 bulan perbankan telah turun masing-masing sebesar 2 bps dan 106 bps sejak Februari 2021 menjadi 2,79% dan 2,82% pada Februari 2022.


Di pasar kredit, suku bunga kredit baru lebih rendah 30 bps (yoy) pada periode yang sama, sejalan dengan perbaikan persepsi risiko perbankan di tengah berlanjutnya pemulihan aktivitas ekonomi.


"Bank Indonesia memandang peran perbankan dalam penyaluran kredit / pembiayaan termasuk melalui penurunan suku bunga kredit dapat ditingkatkan guna semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional," kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Kamis (17/3).


BI mencatat rasio kecukupan modal (CAR) perbankan Januari 2022 tetap tinggi, yakni sebesar 25,78%, sedangkan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap terjaga di level 3,10% (bruto) dan 0,88% (neto).


"Intermediasi perbankan pada Februari 2022 melanjutkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya dengan kredit tumbuh sebesar 6,33% (yoy)," papar Perry.


Pertumbuhan kredit terjadi di berbagai kelompok bank, segmen kredit, dan sektor ekonomi, seiring berlanjutnya pemulihan aktivitas korporasi dan rumah tangga.


Pemulihan kinerja korporasi terus berlanjut, yang tercermin dari perbaikan penjualan, kemampuan membayar, dan belanja modal. Sementara itu dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit terus melonggar terutama di sektor Industri dan Perdagangan, seiring menurunnya persepsi risiko kredit. Pertumbuhan kredit UMKM juga meningkat sebesar 14,32% pada Februari 2022 (yoy).


Normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah secara bertahap berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas perbankan.


Penyesuaian secara bertahap Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah tahap I dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret 2022 menyerap likuiditas perbankan sekitar Rp55 triliun secara neto.


Penyerapan likuiditas tersebut tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/ pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN.