Larang Sektor Keuangan Fasilitasi Transaksi Kripto, Simak Penjelasan Bos OJK Berikut
EmitenNews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang sektor keuangan memfasilitasi transaksi aset kripto. Meski itu, hanya sebatas aset komoditas. Pelarangan fasilitasi transaksi kripto karena tidak ada underlining.
”Sektor keuangan tidak boleh memfasilitasi transaksi aset kripto. Jadi, ini peringatan. Kalau nanti ada yang kehilangan kripto, tentu salah sendiri,” tutur Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.
OJK sebut Wimboh, dengan Bank Indonesia (BI) sudah menetapkan, dan melarang sektor keuangan memfasilitasi transaksi aset kripto. Selain transaksi kripto, OJK juga akan mengawasi transaksi Non-Fungible Token (NFT). Wimboh menyoroti, dan mengimbau masyarakat tidak tergiur investasi bodong.
Sebelumnya, pernyataan OJK tersebut sempat menimbulkan polemik. Pasalnya, kripto telah dirancang sebagai komoditas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Selain itu, Bappebti juga telah merancang regulasi mengenai perdagangan, dan pedagang kripto secara resmi. Artinya, selama transaksi dilakukan pedagang kripto terdaftar, dan diawasi Bappebti, skema perdagangan kripto layaknya komoditas atau produk derivatif lain. (*)
Related News
Catat! Pemerintah Pastikan tidak akan Buka Opsi Impor Bawang Merah
Masuk Indeks LQ45, Saham AMMN dan ISAT Melambung
Rupiah Melemah 5,07 Persen Hingga 23 April 2024
Harga Emas Antam Hari ini Turun Tipis Rp1.000 per Gram
Kemenkeu Ungkap Kebijakan Fiskal dan Moneter Harus Bisa Bersinergi
Permintaan Domestik Kuat, BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi