EmitenNews.com - Keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia Desember 2025 untuk menahan BI-Rate di level 4,75% mungkin terlihat seperti langkah stabilitas biasa. Namun, jika kita membedah "jeroan" data bauran kebijakan makroprudensialnya, kita akan menemukan sebuah anomali besar: likuiditas melimpah di atas kertas, namun kering kerontang di lapangan.

Ada indikasi kuat bahwa insentif jumbo yang digelontorkan BI untuk mendorong kredit justru terjebak dalam sebuah "labirin moneter" yang hanya menguntungkan neraca bank, bukan dunia usaha.

Fenomena 'Roundtrip' Likuiditas: Uang Kembali ke Pengirim

BI mengumumkan telah menyalurkan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp388,1 triliun. Dari angka fantastis ini, Bank BUMN (Himbara) menyerap porsi terbesar, yakni Rp177,1 triliun.

Secara logika, dana Rp177 triliun ini seharusnya menjadi "bensin" bagi perbankan untuk memacu kredit ke sektor prioritas. Namun, lihat datanya: Pertumbuhan kredit UMKM justru terkontraksi alias minus 0,64%.

Kemana larinya uang itu? Jawabannya ada pada instrumen SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) yang saldonya kini menggendut hingga Rp735,67 triliun. Terjadi looping atau lingkaran setan: BI memberikan insentif likuiditas ke bank (lewat KLM), lalu bank memarkirkan kembali uang tersebut ke BI (lewat SRBI) untuk mengejar imbal hasil yang aman dan bebas risiko.

Mengapa Harus Repot Menyalurkan Kredit?

Data RDG mengungkap angka AL/DPK (Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga) yang sangat tinggi di level 29,67%. Artinya, hampir sepertiga dari dana masyarakat di bank hanya "nganggur" dalam bentuk aset likuid.

Bagi manajemen bank (terutama bank pemerintah), logika bisnisnya sangat pragmatis namun kejam bagi ekonomi riil:

  • Risiko Kredit: Menyalurkan kredit ke sektor riil di tengah inflasi inti yang rendah (2,36%) memiliki risiko NPL yang tinggi.
  • Cuan Instan: Membeli SRBI memberikan yield yang bersaing tanpa risiko gagal bayar sama sekali.

Hasilnya? NIM (Net Interest Margin) perbankan tetap terjaga di 4,57% dan CAR (Rasio Kecukupan Modal) melambung ke 26,38%. Perbankan kita sangat sehat secara finansial, tapi mereka sehat karena "memakan" bunga dari bank sentral, bukan dari produktivitas ekonomi.