EmitenNews.com - Program 3 juta rumah menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat dukungan lintas kementerian. Itu terungkap dalam dialog interaktif sesi kedua Program 3 Juta Rumah, Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat garapan Bank Tabungan Negara (BBTN). Agenda itu hasil kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Jumat, 29 November 2024.

Hadir Menteri PKP Maruarar Sirait, Wamen PKP Fahri Hamzah, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengaku siap untuk mendukung rencana Kementerian PKP menaikkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). “Kami menyambut baik upaya PKP menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya sekitar 200 ribu menjadi 800 ribu. Kami sedang mendiskusikan secara teknis untuk pelaksanaannya. Kami harap ini bisa menjadi keputusan presiden,” tutur Nixon.

Nah, dari sisi pendanaan, Nixon mengungkapkan, kenaikan kuota FLPP menjadi 800 ribu unit akan memerlukan lebih dari Rp70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp30 triliun. Kalau skema pembagian proporsi diubah menjadi 50-50 persen antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan perbankan, BTN butuh alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. 

Salah satunya penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp12 triliun. “Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami supaya obligasi bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri, dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” ungkap Nixon.

Sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP memiliki rencana untuk meningkatkan kuota FLPP menjadi 800 ribu unit rumah pada 2025 dari saat ini 220 ribu unit. Rencana itu, juga mendapat sinyal dukungan dari Kementerian Keuangan selaku pengatur anggaran negara.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, rencana peningkatan kuota FLPP dilakukan untuk memecah masalah keterbatasan kuota di tengah lonjakan permintaan konsumen. Setidaknya ada sekitar 46 ribu aplikasi sudah mendapat persetujuan KPR dari BTN namun masih mengantre kuota FLPP dari negara. Program disukai semua stakeholder perumahan FLPP, tapi kuota terbatas. 

”Padahal, kredit macetnya kecil sekali. Sebetulnya program paling bagus adalah melakukan sesuatu yang semuanya senang sehingga kita bekerja dengan gembira. FLPP ini program berhasil, dan kalau ada program dari zaman sebelumnya yang bagus, tidak apa-apa kita teruskan,” tukas Ara sapaan akrab Maruarar Sirait.

Berdasar rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara, dan 50 persen dari perbankan agar tidak membebani keuangan dengara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun supaya angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75 persen dari APBN, dan 25 persen dari perbankan, dengan tenor selama 20 tahun. 

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, Program 3 Juta Rumah dilandasi keprihatinan Presiden Prabowo dengan perhatian serius untuk menyisir masyarakat terbawah di Indonesia, yang tidak terdata, dan tidak memiliki rumah karena kondisi ekonomi sangat lemah, sehingga terpaksa tinggal di pemukiman kumuh perkotaan, menggelandang, atau tinggal di rumah tidak layak huni.