Luhut Wacanakan Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Wakil Ketua DPD Singgung Green Inflation
:
0
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin. dok. DPD RI.
EmitenNews.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin merespon wacana Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang akan menaikkan pajak kendaraan bermotor untuk mensubsidi transportasi umum.
Kebijakan tersebut dinilai sedikit banyak akan memberatkan ekonomi kelas menengah bawah yang paling terdampak beban inflasi. Jika dipaksakan, akan menimbulkan fenomena green inflation.
"Kebijakan transisi energi melalui penggunaan transportasi umum sangat penting untuk diterapkan. Namun kurang adil jika pemerintah harus membebankan biaya operasional transportasi umum pada masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang notabene adalah masyarakat kelas menengah bawah," ujar Sultan B Najamudin melalui keterangan resminya pada Selasa (23/1/2024).
Kebijakan transisi energi, kata Sultan, cukup mahal dan sangat mempengaruhi biaya energi masyakarat di negara berkembang seperti Indonesia. Kesadaran menggunakan transportasi umum masyarakat Indonesia sudah cukup tinggi saat ini.
"Kami sangat memahami bahwa tingkat kesadaran atau animo masyarakat dalam menggunakan transportasi umum masih sangat rendah. Bahkan belum mencapai angka 50 persen," tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Related News
Kasus Korupsi Tambang PT QSS di Kalbar, Kejagung Sita Aset Rp338,3M
Bank BSN Perkuat Kepedulian Kemanusiaan bagi Korban Gempa NTT
Operator Dilarang Hapus Sisa Kuota Internet, Ini Penegasan Menkomdigi
Putusan MK Soal Penetapan Status Bencana, BNPB Siap Jalankan
Astra Bangun 7 Posko Bantuan Masyarakat Terdampak Gempa di NTT
Tak Hanya Korupsi, Ada 13 Tindak Pidana Masuk RUU Perampasan Aset





