EmitenNews.com - Pemerintah menargetkan program Magang Nasional dapat menjangkau seluruh provinsi di Indonesia dalam pelaksanaan tahun ini. Dengan begitu program magang tidak hanya terkonsentrasi di Jawa, tetapi tersebar merata agar kesempatan kerja bagi lulusan muda semakin terbuka di berbagai daerah.

“Dari data MagangHub, saat ini memang masih banyak penumpukan magang di Pulau Jawa. Kita ingin agar ini tersebar jadi ada di tiap provinsi,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Untuk mewujudkan pemerataan tersebut, Kemnaker menyiapkan penguatan ekosistem magang di daerah.

Strateginya dimulai dari pemetaan target setiap provinsi berdasarkan sektor unggulan dan kapasitas industrinya. Juga memperbanyak mitra penyelenggara program magang, baik perusahaan maupun instansi pemerintah.

“Kita tetapkan peta target per provinsi yang realistis, berbasis sektor unggulan dan kapasitas industri daerah, bukan sekadar pemerataan angka,” ujar Yassierli.

Setiap daerah didorong memiliki jumlah mitra aktif, mentor yang siap membimbing, serta rencana pembelajaran yang jelas agar kualitas tetap terjaga meski program diperluas.

Menaker juga menekankan agar proses pemilihan tempat magang melalui MagangHub dibuat lebih adil bagi semua daerah.

Peserta tetap bebas memilih perusahaan tujuan, tetapi pemerintah akan membuat perusahaan di luar Jawa lebih mudah ditemukan di platform dan lebih menarik untuk dipilih. Terutama yang memiliki standar pembinaan yang baik.

“Peserta magang memilih sendiri perusahaan tujuan. Jadi ini juga menjadi tantangan bagi perusahaan, bagaimana agar mereka dapat dipilih oleh para peserta magang? Ada kompetisi sesama peserta, dan juga sesama perusahaan,” katanya.

Perusahaan yang diminati peserta harus menunjukkan komitmen nyata, termasuk menyediakan pembelajaran yang terstruktur serta dukungan fasilitas memadai. 

Satu hal, Menaker mengatakan, pembayaran uang saku mengacu pada hasil verifikasi logbook. Ia juga menyampaikan bahwa pada Februari ini uang saku mengikuti upah minimum kabupaten/kota/provinsi 2026, sesuai ketentuan yang berlaku. 

Masyarakat harap waspada terhadap portal atau situs web palsu yang mengatasnamakan layanan Skillhub Kemnaker

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan meminta masyarakat waspada terhadap portal atau situs web palsu yang mengatasnamakan layanan Skillhub Kemnaker. Hal ini perlu menjadi perhatian, terutama setelah masa pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional yang dibuka pada Senin (23/2/2026).

Kepala Biro Humas Kemnaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono mengungkapkan hal tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

“Kami meminta masyarakat agar berhati-hati dalam mengakses informasi terkait pelatihan vokasi nasional dan memastikan alamat domain yang dikunjungi adalah kanal resmi Kemnaker,” kata Faried.

Kemunculan situs palsu atau tidak resmi, berpotensi menyesatkan publik, membuka celah penipuan (phishing), serta berujung pada penyalahgunaan data pribadi.

Situs resmi Skillhub Kemnaker hanya menggunakan domain skillhub.kemnaker.go.id.