EmitenNews.com - Majelis Hakim  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) harus siap-siap. Selain menuai banyak kecaman, termasuk dari Menko Polhukam Mahfud MD, ketiga hakim itu, juga dilaporkan ke Komisi Yudisial oleh 

Themis Indonesia Law Firm dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Laporan tersebut menyoalkan putusan majelis hakim PN Jakpus yang menghukum KPU RI selaku tergugat untuk menghentikan tahapan pemilu 2024 yang sudah berjalan.

 

Perwakilan Perludem, Ihsan Maulana menilai bahwa mahelis hakim melanggar kewenangan sebab menangani perkara tersebut. Tiga hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut yakni ketua hakim, T Oyong, anggota hakim H Bakri dan anggota hakim Dominggus Silaban.  

 

“Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut diduga melakukan pelanggaran, karena mengabulkan sebuah perkara yang bukan kewenangan absolutnya,” kata Ihsan Maulana kepada wartawan, Senin, 6 Maret 2023.

 

Tindakan majelis hakim yang dipimpin hakim Oyong itu, dinilai bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.