Majelis Hakim PN Jakpus yang Putuskan Pemilu Ditunda, Dilaporkan ke Komisi Yudisial
:
0
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang putuskan pemilu 2024 ditunda. dok. Kolase Tribun.
EmitenNews.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) harus siap-siap. Selain menuai banyak kecaman, termasuk dari Menko Polhukam Mahfud MD, ketiga hakim itu, juga dilaporkan ke Komisi Yudisial oleh
Themis Indonesia Law Firm dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Laporan tersebut menyoalkan putusan majelis hakim PN Jakpus yang menghukum KPU RI selaku tergugat untuk menghentikan tahapan pemilu 2024 yang sudah berjalan.
Perwakilan Perludem, Ihsan Maulana menilai bahwa mahelis hakim melanggar kewenangan sebab menangani perkara tersebut. Tiga hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut yakni ketua hakim, T Oyong, anggota hakim H Bakri dan anggota hakim Dominggus Silaban.
“Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut diduga melakukan pelanggaran, karena mengabulkan sebuah perkara yang bukan kewenangan absolutnya,” kata Ihsan Maulana kepada wartawan, Senin, 6 Maret 2023.
Tindakan majelis hakim yang dipimpin hakim Oyong itu, dinilai bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
Related News
Isu Tambang Ujung Kulon, ESDM Pastikan Tak Ada Izin Terbit
Kuasai 78% Layanan Terminal Kendaraan, IPCC Lakukan Ini di Pontianak
55.364 Lulusan Siap Magang, 50% Ditargetkan Terserap Kerja
Obligasi Daerah tak Direstui Pusat, Gubernur Pramono Berpaling ke SMI
Danamon (BDMN) Dorong Transformasi Berdampak Nyata
Minta Maaf ke Singapura & Malaysia, Prabowo: 104 Perusahaan Diselidiki





