EmitenNews.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dalam memberikan maupun menerima vaksin Covid-19. Ia menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo, menanggapi adanya laporan dari wilayah Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta akhir-akhir ini, soal kasus vaksin Covid-19 yang kedaluwarsa.


Dalam keterangannya yang dikutip Selasa (16/11/2021), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Presiden menekankan agar semua pihak, termasuk masyarakat, berhati-hati dengan vaksin kedaluwarsa.


"Beberapa provinsi yang laporannya sampai ke Beliau, seperti Nusa Tenggara Timur atau juga dari Jawa Tengah itu memang perlu (termasuk) Yogyakarta. Perlu diperhatikan agar vaksinasinya jangan sampai kedaluwarsa," kata Menkes Budi.


Menurut Menteri Budi, jika memang ditemui vaksin yang mendekati batas tanggal pemakaiannya, diharapkan vaksin dapat sesegera mungkin didistribusikan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. "Kalau misalnya sudah dekat-dekat tanggal kedaluwarsa, mungkin kita bisa mengalihkan ke provinsi-provinsi lain yang masih membutuhkan atau alihkan ke TNI dan Polri."


Menkes Budi juga menyampaikan bahwa stok vaksin yang tersedia, saat ini aman. Sampai sekarang, kata mantan Wakil Menteri BUMN itu, stok vaksin yang ada yakni sebanyak 270 dosis. "Sebanyak 267 sudah didistribusikan ke kabupaten kota dan provinsi dan yang sudah dipakai ada 206 juta. Jadi masih ada stok sekitar 60 juta di kabupaten kota dan provinsi.


Kendati sudah cukup banyak masyarakat yang mendapatkan vaksinasi, masyarakat diminta tetap waspada, terutama untuk menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru. Termasuk dalam proses pembelajaran tatap muka di sekolah.


“Presiden Jokowi juga mengarahkan agar sekolah-sekolah yang melakukan pendidikan tatap muka itu juga dilakukan surveilans ketat, agar kalau ada indikasi kita bisa melakukan tindakan dan tidak menyebar," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.


Kepada para kepala daerah, Jokowi mengingatkan agar sesering mungkin melakukan monitoring secara ketat. Hal ini dilakukan, mengingat sebelumnya terdapat lima provinsi yang mencatatkan peningkatan jumlah kasus konfirmasi, meski sekarang perlahan mulai melandai.


"Kita sudah mengidentifikasi dari minggu ke minggu bila ada kabupaten yang (angka konfirmasinya) naik, sehingga kita melakukan pendalaman dan sebagian besar kenaikannya memang disebabkan karena adanya kasus positif di sekolah, dan lansia," katanya. ***