Menkeu Minta PT SMI Kembangkan Kapasitas Tangani Isu Climate Change

EmitenNews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) bersinergi dengan Kementerian Keuangan sehingga bisa terlibat dalam percepatan pembangunan Indonesia. Dalam spirit sinergi untuk bekerja bersama, maka instrumen keduanya harus saling mendorong dan mendukung, terutama dalam menangani isu-isu pembangunan yang begitu pelik.
"Tidak boleh ada bagian dari Indonesia dan rakyat Indonesia yang terus-menerus tertinggal. Karena itu pemerintah perlu untuk terus meningkatkan kemampuan penetrasi pembangunannya ke daerah yang memang diakui tidak mudah. Kadang-kadang secara geografis sangat luas dan menantang, populasinya sangat jarang, namun mereka adalah keluarga dan bagian dari Indonesia,” kata Menkeu saat memberikan sambutan secara virtual pada peringatan HUT ke-13 PT SMI, Selasa (08/03).
Menkeu juga meminta agar PT. SMI terlibat dalam penanganan isu climate change. Ia ingin jajaran PT. SMI memiliki pemahaman dan kemampuan mendesain instrumen yang berkaitan dengan isu perubahan iklim.
"Saya ingin PT. SMI betul-betul meng-establish dan membangun kapasitas yang memegang standar mengenai ESG (environmental social governance) mengenai climate change, mengenai bagaimana mendesain green project, dan instrumen green, dan itu nanti Anda tularkan ke pemerintah daerah karena PT. SMI akan menjadi agent of development supaya daerah-daerah bisa juga mendesain project-project yang green,” tambahnya.
Secara umum Menkeu memberikan apresiasi atas kinerja PT. SMI selama ini dan Menkeu meminta para jajaran untuk terus memelihara semangat, memupuk ide dan kreativitas untuk memecahkan masalah pembangunan. Ia mendorong PT. SMI terus produktif dan mampu membangun SDM yang berkualitas.(fj)
Related News

KPK Tetapkan Tersangka Kasus LPEI Klaster Sakti Mait Jaya Langit

Kasus Karhutla, KLH Segel Enam Perusahaan di Kalbar

Stasiun KA Warga BSD Tahap Finishing, Siap Lalui Rangkaian Uji Coba

Semarakkan HUT Kemerdekaan, Pemerintah Tetapkan 18 Agustus Hari Libur

Beri Amnesti-Abolisi Kasus Korupsi, Presiden Dinilai Permainkan Hukum

BUMN Ini Tetap Koperatif dan Tegaskan Komitmen terhadap GCG