EmitenNews.com - Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf mengatakan bahwa bahwa pihaknya akan menghentikan sementara pembahasan mengenai wacana War Tiket Haji.

"Wacana ini memang sudah dan sedang kita bahas di Kementerian Haji. Kalau kita tanya siapa yang bertanggung jawab, sayalah orang yang pertama melontarkan istilah War Tiket Haji," ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (14/4/2026) di Jakarta.

"Dan kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur, ya akan kita tutup dulu, sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata," sambung Gus Irfan sapaan akrabnya.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak menambahkan bahwa, secara substansi, wacana War Tiket Haji merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi panjang antrean haji.

"Memang, keberadaan Kementerian Haji saat ini paling banyak dipertanyakan publik: apakah mampu memperpendek antrean haji?," tandasnya.

Dahnil mengaku senang wacana War Tiket Haji menjadi perbincangan hangat masyarakat. Artinya, semua pihak ikut berpikir bersama, menyampaikan gagasan masing-masing. Ini adalah cara membangun kebijakan yang lebih maju, karena dilakukan secara terbuka.

"Kami menyampaikan rencana kepada publik, lalu publik bisa mengkritik, berdiskusi, dan memberi masukan. Dari situ, setiap pihak memiliki pendekatan dan solusi masing-masing," jelasnya.

Ia menekankan, bahwa Indonesia juga perlu melihat arah kebijakan Arab Saudi, khususnya dalam kerangka Saudi Vision 2030. Salah satu target mereka adalah meningkatkan jumlah jemaah haji secara signifikan, hingga 5 juta jemaah per tahun.

"Persiapan terhadap peningkatan kuota ini harus dilakukan sejak dini. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan banyak aspek, mulai dari keuangan haji hingga kesiapan istithaah jemaah," pungkas Dahnil.(*)